Walikota ‘The Spirit of Java’: Inspirasi bagi Indonesia

Banyak pihak yang optimis ketika desentralisasi mulai dijalankan di Indonesia. Pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan daerah yang lebih responsif dan akuntabel terhadap rakyatnya merupakan sebagian dari harapan itu. Sayangnya, banyak pula yang akhirnya kecewa dan harus gigit jari melihat realitas di daerah pasca desentralisasi. Bukannya pelayanan publik yang lebih baik, yang terjadi justru desentralisasi korupsi, penggunaan kekuasaan kepala daerah untuk kepentingan pribadi, dan berbagai praktik penyalahgunaan kekuasaan lainnya.

Syukurlah, diantara potret buram pemerintahan daerah itu, kita masih bisa melihat oase inovasi dan prestasi yang diukir oleh sejumlah kepala daerah. Untuk menyebut sedikit saja diantaranya ada Bupati Jembrana, Walikota Yogyakarta Herry Zudianto hingga Walikota Solo, Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi. Beruntung bagi MAP UGM ketika pada hari Rabu pagi (16/02/2011) Walikota sebuah kota yang memiliki slogan 'The Spirit of Java' itu mau berbagi pengalamannya selama memimpin Solo. Nampaknya kegiatan Policy Forum yang diselenggarakan kali ini sudah ditunggu banyak orang. Sejak sebelum pukul 08.00, para peserta seminar sudah mengantri memasuki ruang seminar MAP. Tidak nampak ada kursi yang kosong ketika acara akhirnya benar-benar dimulai. Seluruh peserta telah siap mendengar 'orasi' dari Pak Wali.

Tanpa terlalu banyak berbasa-basi, Jokowi langsung memulai presentasinya dengan persoalan Pelayanan KTP (Kartu Tanda Penduduk) di kota Solo. Ketika pertamakali menjabat Walikota pada tahun 2005, Jokowi sudah merasa ada yang tidak beres dengan pelayanan KTP. Dari mulai ruang pelayanan yang tidak memadai, proses berbelit, hingga tentu saja persoalan kepastian waktu dan biaya. Tidak puas dengan kondisi itu, pria alumni kehutanan UGM ini kemudian bertanya kepada programmer IT 'apakah mungkin membuat KTP hanya dalam waktu 1 jam saja?' Ketika memperoleh jawaban positif, segera saja Walikota mengumpulkan anak buahnya di tingkat kecamatan. Seluruh Camat diundang dan ditanya, 'mungkin tidak membuat KTP dalam waktu 1 jam?'. Ada satu orang Camat yang menjawab negatif: "tidak mungkin pak, paling cepat tiga hari atau seminggu karena harus ada macam-macam proses". Tentu saja jawaban yang sangat tidak disukai Jokowi, karena menurutnya, jika secara teknis mungkin dilakukan, mengapa para pejabat ini mengatakan tidak? Tanpa ragu, Jokowi mencopot Camat yang dianggapnya tidak punya niat untuk berubah menjadi lebih baik itu. Nasib serupa dialami tiga orang Lurah yang juga memberikan jawaban negatif terhadap tekad Jokowi memperbaiki pelayanan KTP. Kata Jokowi: "Ya saya ganti saja orang-orang yang tidak punya komitmen seperti itu" dan applaus meriah dari peserta pun meriuhkan ruang seminar.

Setelah persoalan pelayanan KTP, Jokowi beralih menjelaskan perombakan pelayanan perijinan. Tidak berbeda kondisinya dengan pelayanan KTP, proses berbelit, waktu dan biaya yang tidak transparan ditambah lagi penampilan fisik gedung pelayanan perijinan yang sangat tidak meyakinkan membulatkan tekad Jokowi untuk memperbaiki pelayanan. "Bagaimana investor mau masuk kalo pelayanannya justru mempersulit?" ungkapnya. Untuk memperbaiki kondisi, mirip dengan kasus KTP, Jokowi mulai berkonsultasi dengan programmar IT. Yang ingin dia ketahui adalah ada tidak teknologi yang memungkinkan pelayanan perijinan dibuat dalam beberapa hari saja. Jokowi kemudian membenahi pelayanan perijinan dengan membentuk One Stop Service (OSS). Tidak hanya dalam slogan, OSS pun berjalan efektif menangani 21 jenis perijinan yang waktu penyelesaiannya antara 1 hari hingga 6 hari saja. Delegasi kewenangan yang ada di Walikota sekarang diserahkan kepada OSS. Bangunan fisik OSS juga diperhatikan. Untuk memperoleh trust dari investor, kesan profesional harus ditampilkan di OSS, begitu kata Jokowi. Dari mulai bangunan, desain interior hingga standar busana dan pelayanan meniru yang dilakukan Bank komersial. Hasilnya, investor pun berbondong-bondong masuk ke kota Solo. Bahkan menurut pengakuan Jokowi, dia sampai harus menolak investor di bidang Mall dan perhotelan yang baginya sudah penuh.

Sampai disini, seluruh peserta seminar bukannya menunjukkan gejala kebosanan, mereka justru semakin antusias ketika Jokowi mulai menjelaskan tentang program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS). Program ini lahir dari situasi yang mungkin juga dialami hampir tiap kepala daerah di Indonesia. Jokowi bercerita, dirinya tiap hari sudah ditunggu puluhan orang yang saudaranya tidak bisa dirawat di Rumah Sakit atau justru tidak bisa keluar dari Rumah Sakit karena tidak punya uang. Mereka ini berharap bahwa sang Walikota dapat membantu kesulitan yang mereka hadapi. Tidak mau terus-menerus mengalami kondisi ini, Jokowi mulai berpkir bagaimana caranya agar mereka tetap dapat dirawat tanpa harus berusaha menemuinya tiap pagi. Maka pada awal tahun 2008, PKMS dimulai. Dengan program ini, setiap warga Solo di luar pemegang Askeskin, Askes, dan asuransi kesehatan lain bisa mendapat kartu PKMS dan memperoleh layanan kesehatan dengan biaya dari APBD. Ada dua jenis pemilik kartu PKMS ini, yaitu gold dan silver. Pemilik kartu silver akan memperoleh penggantian biaya pengobatan sebagian. Sementara pemilik kartu gold, 100% biaya akan ditanggung Pemkot. Dengan kerjasama dengan 7 RS, baik negeri maupun swasta, hingga sekarang, menurut Jokowi, sekitar 200 ribu warga Solo telah mendapat kartu PKMS. Sementara 90 ribu lebih memegang Jamkesmas. Sehingga lebih dari separuh masyarakat di Solo telah mendapat bantuan pelayanan kesehatan. Dana yang dibutuhkan untuk mencover program PKMS sekitar 19 milyar/tahun. Angka ini tentu setimpal dengan manfaat yang diperoleh oleh warga Solo. Paling tidak, tidak ada lagi orang yang menunggui pemimpinnya tiap pagi sekedar untuk mencari pertolongan darurat bagi saudaranya agar memperoleh perawatan kesehatan.

Masih dengan semangat yang berapi-api, Jokowi melanjutkan presentasi pagi itu dengan menjelaskan kebijakannya di bidang pendidikan. Pada tahun 2010, ia menginisiasi program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). BPMKS merupakan bantuan pendidikan SD hingga SMA yang diperuntukan bagi siswa mampu dan tidak mampu di Kota Solo. BPMKS dibagi dalam tiga kategori: platinum, gold dan silver. Pemilik platinum yang dalam istilah konvensional sering dikaitkan dengan pembebanan biaya yang paling besar, tapi disini justru pemilik BPMKS platinum adalah yang benar-benar gratis sama sekali dari biaya pendidikan, baik seluruh biaya operasional maupun biaya sekolah. Sementara pemilik kartu gold akan bebas biaya operasional, tapi tidak biaya sekolah. Dan kartu silver berarti hanya memperoleh separuh potongan dari biaya operasional, termasuk harus membayar seluruh biaya sekolah. Sejak digulirkan, program ini mendapat respon positif dari masyarakat. Meski demikian, Jokowi dengan jujur mengatakan: "program ini memang belum beres 100%, karena dari dana yang dibutuhkan total sekitar 34,5 milyar, kini baru terpenuhi sekitar 24 milyar". Meskipun tentu saja anggaran pendidikan ini jauh lebih tinggi dibanding saat Jokowi pertamakali menjabat, yang hanya sekitar 3 milyar.

Antusiasme peserta seminar makin tidak terbendung lagi ketika Jokowi mulai bercerita tentang 'proyek kolosalnya': pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Solo. Sudah hampir diketahui semua orang peristiwa boyongan seribuan PKL dari Banjarsari ke Semanggi melewati jalan utama Slamet Riyadi yang juga disaksikan ribuan warga kota itu terjadi. Meskipun terlihat mudah, tentu saja prosesnya tidak sesederhana itu. Ketika mulai menjabat walikota, Jokowi sebenarnya sudah mulai berpikir bagaimana caranya memindahkan PKL di kawasan Banjarsari yang sebenarnya merupakan 'kawasan elit' di pusat kota Solo. Hanya saja, ia menyadari itu tidak akan mudah. "Jika 989 PKL di Banjarsari mau ditertibkan, mereka selalu mengancam akan membakar Balaikota. Dan Balaikota Solo sudah terbakar dua kali", tutur Jokowi. Tidak mengejutkan jika Jokowi kemudian mulai berpikir ulang tentang cara-cara lama yang selama ini dipakai untuk memindahkan PKL. Ia bahkan bercerita, ketika Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadapnya untuk meminta tambahan tameng, penthungan dan bahkan pistol guna penambahan kekuatan, Jokowi hanya diam saja. Pada hari berikutnya, ia justru mengeluarkan perintah yang pasti membuat Satpol PP bingung: "mulai hari ini, semua pentungan dan tameng masukkan ke dalam gudang dan dikunci. Tidak ada yang boleh menggunakan alat-alat itu selama saya masih menjadi Walikota. Masih ada cara lain untuk itu (memindahkan PKL)". Sekali lagi, pengakuan Jokowi ini mengundang tepuk tangan dari peserta seminar.

Dan benar saja, Jokowi meninggalkan cara konvensional dalam memindahkan PKL. Dia tidak menggunakan pentungan, tameng ataupun pistol. Jokowi percaya betul pada senjata 'komunikasi-dialog'. Untuk memulai upayanya, Jokowi mengundang pemimpin-pemimpin paguyuban PKL di Banjarsari untuk makan siang. Sebelas orang yang hadir saat itu didampingi para aktivis dari LSM pro PKL. Kehadiran aktivis tentu saja didasari pembacaan para pemimpin paguyuban bahwa "paling ini (makan siang) hanya taktik dari Walikota untuk memindahkan kita". Perkiraan mereka ternyata belum terbukti. Setelah makan siang yang pertama, Jokowi mempersilahkan mereka pulang. Heran dengan hal tersebut, perwakilan paguyuban bertanya "tidak ada dialog pak?". Dengan enteng, Jokowi menjawab, "tidak, saya hanya ingin ngajak makan siang saja". Tiga hari berikutnya, rombongan paguyuban kembali diundang, kali ini makan malam. Sama saja dengan pertemuan pertama, tidak ada agenda pembicaraan apapun selepas makan malam. Dua hari berselang, Jokowi kembali mengajak makan siang dengan paguyuban. Sudah bisa ditebak sekarang, belum juga ada pembicaraan tentang pemindahan PKL. Baru setelah proses panjang yang melibatkan 54 kali pertemuan makan bersama, Jokowi baru 'berani' mengutarakan niatnya memindahkan PKL. Tetapi tidak sekedar punya niat memindahkan saja, dan ini yang selalu ditekankan Jokowi, harus ada konsep yang jelas tentang masa depan PKL itu nantinya. Dimana dia akan berdagang, bagaimana insfrastrukturnya, bagaimana pembiayaannya, bagiamana peluang omsetnya, dstnya telah dipikirkan oleh Jokowi.

Tentu saja ajakan secara manusiawi dan disertai dengan konsep yang jelas tidak serta-merta meyakinkan seluruh PKL. Mereka punya syarat agar mereka mau dipindah. Yang pertama adalah permintaan pelebaran jalan di kawasan baru yang nantinya ditempati, karena menurut mereka jalan yang ada sekarang kurang memadai. Jokowi dengan tidak terlalu kesulitan memenuhi tuntutan itu. Permintaan kedua terkait dengan persoalan transportasi. Trayek angkutan umum ke lokasi baru harus ditambah menjadi 9 jalur. Sebuah tuntutan yang cukup menyulitkan pemkot Solo. Tapi akhirnya, disepakati penambahan tiga trayek baru ke lokasi PKL baru. Akhirnya permintaan yang ketiga dan paling sulit adalah adanya jaminan dari Pemkot Solo bahwa omset penjualan PKL paling tidak sama dengan yang mereka hasilkan di tempat lama (Banjarsari). Dalam merespon tuntutan ini, Jokowi bercerita di ruang seminar: "ya kalo masalah rejeki itu kan ada di tangan Tuhan". Ungkapan yang mengundang gerr..dari peserta seminar. Tapi tentu saja, bukan lantas Pemkot tidak berusaha sama sekali. Untuk meyakinkan PKL bahwa omset mereka akan dibantu untuk tetap tinggi, Jokowi berjanji akan mengiklankan Pasar PKL baru itu di TV lokal dan Koran lokal selama empat bulan nonstop. Jokowi juga memasang iklan dan spanduk-spanduk tentang pasar baru di seluruh penjuru kota Solo.

Langkah-langkah itu ternyata berhasil meluluhkan hati PKL. Kemauan untuk memanusiakan manusia atau 'nguwongke uwong', mau mendengar keinginan dan kebutuhan PKL, konsep jelas yang masih bisa didialogkan, menjadi pendorong bagi pindahnya PKL Banjarsari secara damai dan elegan. Bahkan untuk memastikan berjalannya kesepakatan di lapangan, Jokowi menyaksikan sendiri pembongkaran lapak-lapak PKL di Banjarsari secara sukarela tanpa ada pengawasan satu Satpol PP pun. Dan akhirnya, seperti sudah diketahui bersama, kekuatan dari dialog itu telah menancapkan monumennya ketika ribuan orang secara sukarela melakukan 'boyongan' pindahan ke Semanggi. 'Boyongan Banjarsari' hanyalah satu kasus. Masih banyak, mungkin sekitar 23 titik PKL lain dengan jumlah pedagang sekitar 8 ribu orang yang juga 'ditertibkan' dengan cara yang sama dengan Banjarsari. Melihat perkembangan ini, nampaknya tidak ada lagi alasan bagi warga kota Solo untuk khawatir Balaikota mereka akan terbakar untuk kesekian kalinya.

Langkah lain yang sering membuat Jokowi diapresiasi adalah komitmennya untuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional di Solo. Dalam kesempatan seminar pagi itu, Jokowi mengungkapkan: "Selama 40 tahun saya di Solo, tidak pernah ada penambahan pasar". Padahal menurutnya, pasar tradisional merupakan hajat hidup bagi banyak orang. Baik bagi penjual maupun pembeli yang mengharapkan harga lebih murah. Tapi kondisi pasar tradisional yang kumuh, becek dan tidak nyaman tentu mengurungkan niat pembeli dan selanjutnya akan berdampak pada omset penjualan pedagang dan juga retribusi bagi PAD. Sebelum pasar dibenahi, sumbangan retribusinya terhadap PAD hanya sekitar 7 milyar. Sejak dibangun dan ditata kembali, sumbangan pasar tradisional melonjak menjadi 12 milyar pada 2008 dan 19 milyar pada 2010. Bandingkan dengan kontribusi hotel yang hanya Rp 7 miliar, terminal Rp 2,8 miliar, iklan sekitar Rp 4 miliar, dan parkir sekitar Rp 1,8 miliar. Bagi Jokowi, semua ini menunjukkan bahwa kita selama ini salah dalam menilai pasar tradisional. Tempat yang dibilang tradisional, kumuh, kuno, ternyata mampu melebihi sumbangan sektor 'modern'.

Bagi banyak orang, pertanyaan yang pertama muncul setelah mendengar pemaparan didepan adalah: darimana biaya untuk semua program itu didapatkan? Jokowi dengan enteng menjelaskan: "ya itu dana dari APBD. Sama seperti daerah lain, dari DAU dan DAK plus PAD". Bagi Jokowi, pertanyaan ini muncul karena kesalahan kita selama ini dalam melihat APBD. Terlalu banyak biaya rutin dengan program-program pembangunan yang nilainya kecil-kecil, sehingga sulit untuk menciptakan terobosan yang memerlukan dana besar. Karena logika yang digunakan bagi sama rata untuk tiap SKPD. Untuk merombak kkondisi ini, Jokowi mempelopori pembagian dana berdasar prioritas. Tidak heran jika banyak SKPD akhirnya dikurangi anggarannya untuk dialihkan ke pos lain yang dianggap sebagai prioritas. 'Uang-uang kecil' yang selama ini menguap tidak berbekas dikumpulkan menjadi satu sehingga menjadi besar. Maka terlihatlah hasilnya, program kesehatan, pendidikan, pembangunan pasar tradisional, pembangunan tempat relokasi PKL, yang membutuhkan dana puluhan milyar nyatanya dapat dipenuhi dari cara 'memungut' uang kecil itu dari berbagai pos dan menggabungkannya dalam sebuah program besar. Program yang besar itu pun akhirnya lebih mudah diawasi dan dikontrol sehingga lebih mudah menilai kegagalan maupun keberhasilannya.

Presentasi yang menarik dari Jokowi semakin bertambah seru ketika sesi tanya-jawab digelar. Penanya pertama menanyakan apa yang sebenarnya dimaksud Jokowi dengan 'APBD yang salah' dan soal . Menanggapi pertanyaan itu, Jokowi menjelaskan bahwa yang ia maksud dengan APBD yang salah adalah APBD yang tidak tepat sasaran. Terlalu banyak program-program kecil dengan nilai puluhan atau ratusan juta yang justru tidak nampak memberi manfaat, menghilang tanpa bekas. Ini karena program-program kecil itu sulit untuk diawasi dan dikontrol. Maka, bagi Jokowi, program harus memiliki nilai diatas 1 milyar sehingga memudahkan manajemen pengawasan untuk bekerja. Selain itu, social maupun economy benefit dari kegiatan itu harus jelas, sehingga nantinya mudah diukur keberhasilannya. Penanya kedua mengarahkan perhatiannya tentang pelayanan perjinan di daerahnya, Kalimantan Timur yang dibanding dengan Solo, memiliki lebih banyak jenis perijinan yang telah diatur dalam Perda, tapi justru sulit diimplementasikan. Jokowi merespon hal ini dengan menyatakan: "perijinan yang baik itu mestinya item ijinnnya makin sedikit saja, yang penting diawasi di lapangan. Bukan banyak diatas kertas, tapi setelah keluar ijin, tidak diawasi di lapangan". Pertanyaan ketiga memfokuskan pada persoalan delegasi kewenangan perijinan yang selama ini menjadi penghambat perbaikan pelayanan perijinan. Jokowi sadar betul dengan masalah ini. Menurutnya, ini adalah persoalan 'keikhlasan' pemimpin (Bupati/Walikota) untuk menyerahkan wewenangnya pada dinas terkait. Karena sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa Kepala daerah menerima dana yang tidak sedikit dari setiap ijin yang dia tandatangani. Kesediaan untuk melepas 'sumber penghasilan' ini tentu menjadi problem tersendiri. Hanya kepala daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat lah yang akan 'legowo' menyerahkan biduk pendapatannya pada rakyat. Akhirnya pertanyaan keempat berbagi pengalaman pemindahan PKL di Timor Leste yang kurang berhasil, meskipun sudah dibangun fasiitas baru. Mendengar cerita ini, Jokowi kembali menekankan pentingnya senjata dialog dan komunikasi: "Ajak saja ngomong, kalo ajakan kita itu sesuai dengan nalar, pasti rakyat juga mau", serunya.

Diskusi yang tengah berlangsung seru ini akhirnya harus diakhiri karena keterbatasan waktu. Selama hampir dua setengah jam, peserta seminar seperti diajak menyusuri persoalan kota Solo dan langkah-langkah kemajuan yang telah berhasil dicapai dalam upaya menanggulanginya. Tidak sedikit tentu inspirasi, inovasi, yang terbersit dalam benak peserta seminar setelah melihat dan mendengar langsung pemaparan dari Walikota 'The Spirit of Java'. Paling tidak kita bisa menggarisbawahi tiga hal dari pengalaman kepemimpinan Jokowi sebagaimana dicatat oleh DR. Erwan AP selaku moderator seminar. Pertama,komitmen yang kuat dari pemimpin untuk membela kepentingan publik. Perhatian terhadap dunia pendidikan dan kesehatan, maupun kebijakan yang pro ekonomi baik modern (dengan kemudahan perijinan) maupun yang tradisional (dengan pengelolaan PKL dan revitalisasi pasar-pasar tradisional) menunjukkan keberpihakan terhadap publik. Kedua, upaya yang tidak kenal lelah dalam mencari solusi alternatif. Pemindahan PKL dengan cara yang sama sekali berbeda dengan langkah konvensional, cara melihat pasar tradisional sebagai sumber PAD yang penting, maupun perbaikan layanan-layanan publik adalah buah dari upaya itu. Ketiga, pelaksanaan atau implementasi yang sungguh-sungguh dalam mengeksekusi kebijakan. Tidak sulit menunjukkan contoh ini. Kesediaan Jokowi untuk menunggui sendiri proses pembongkaran PKL dan bahkan mengarahkan sendiri supir-supir truk yang dia sewa untuk mengangkut barang-barang milik PKL adalah bukti keseriusan dalam mengawal implementasi kebijakan.

Dengan langkah-langkah inovasi yang telah dijalankannya, tidak berlebihan jika banyak penghargaan terus menghampirinya sejak menjabat Walikota. Untuk menyebut beberapa diantaranya, pada tahun 2008, ia masuk '10 Tokoh 2008' versi majalah Tempo. Di tahun 2009, ia menerima penghargaan Piala Citra Abdi Negara dari Presiden RI untuk kinerja kota dalam penyediaan Pelayanan Publik, Kebijakan Deregulasi, Penegakan Disiplin dan Pengembangan Manajemen Pelayanan. Pada tahun yang sama, Jokowi memperoleh predikat Walikota terbaik dalam pengembangan Meeting, Incentives, Confrence, and Exhibitions (MICE) dari majalah Venue. Selanjutnya pada tahun 2010, Solo masuk 3 besar kota dengan indeks persepsi korupsi terbaik di Indonesia. Jokowi pun akhirnya memperoleh penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award tahun 2010.

Rasanya tidak akan habis tema yang dapat dibicarakan mengenai inovasi yang dilakukan Solo dibawah Jokowi. Dari mulai apa kebijakan yang dianggap berhasil, apa yang menyebabkan, bagaimana itu dijalankan, apa hambatannya, maupun apa implikasinya bagi warga maupun bagi pemimpin itu sendiri. Tentu saja seminar dua setengah jam tidak akan cukup untuk melihat seluruh dimensi kepemimpinan Jokowi di Solo selama lebih dari lima tahun. Tapi paling tidak, kita menangkap asa dalam keterpurukan. Kita melihat harapan baru di tengah potret buram pemerintahan daerah. Kita juga memperoleh secercah inspirasi untuk membangun negeri ini. Bukankah satu-satunya yang tidak dapat direnggut dari manusia adalah harapan? Semoga saja semangat kepemimpinan dari kota 'The Spirit of Java' benar-benar memberi spirit bagi kita semua untuk mewujudkan impian anak-anak negeri yang kini tengah dalam bayang tirani.

Magister Administrasi Publik UGM

Walikota ‘The Spirit of Java’: Inspirasi bagi Indonesia