Magister Administrasi Publik UGM

Pelaksanaan Program Diklat Analisis Beban Kerja Angkatan I

E-mail Print PDF
Pelaksanaan Program Diklat Analisis Beban Kerja Angkatan I

Sebagai bentuk komitmen Magister Administrasi Publik UGM dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sesuai dengan rencana program diklat MAP 2011, maka MAP menyelenggarakan pelatihan Analisis Beban Kerja angkatan I. Pelatihan Analisis Beban Kerja dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Juni 2011 lalu bertempat di Gedung Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dan dibuka oleh Dr. Agus Pramusinto, MDA. Dalam sambutannya, Dr Agus pramusinto menyampaikan bahwa pelaksanaan analisis beban kerja merupakan salah satu cara untuk mewujudkan penyelenggaraan sistim administrasi dan organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan desentralisasi (Otonomi Daerah) dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah yaitu peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah dapat menjadi lambat, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas aparatur pemerintah. Di lain pihak, kenyataan bahwa sumber pembiayaan setiap instansi pemerintah semakin terbatas. Oleh karenanya, setiap instansi dituntut untuk dapat mengelola organisasinya secara efektif dan efisien. Ini menjadi tantangan bagi instansi pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Keseluruhan peserta pelatihan analisis beban kerja angkatan 1 berjumlah 17 orang baik dari instansi pemerintah daerah maupun dari MAP UGM. Peserta yang berasal dari instansi pemerintah daerah utamanya dari Sekolah Pascasarjana UGM, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Minahasa Utara, dan Pemda Kabupaten Tulang Bawang. Para peserta mengikuti pelatihan pelatihan analisis beban kerja dengan sangat antusias, dimana setiap peserta memperhatikan pemateri diklat yang ahli di bidangnya masing-masing. Pertukaran informasi pengalaman kelembagaan pemerintah baik secara umum maupun khusus menyangkut pelaksanaan ABK di lapangan menjadi bahan diskusi yang menarik di kelas.

Sistematika kurikulum yang ditawarkan dalam pelatihan Analisis Beban Kerja merujuk pada peraturan yang berlaku, antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/75/M.PAN/7/2004. Durasi penyampaian materi selama 16 jam dibagi menjadi dua hari, dengan beberapa sesi, yaitu: a) Good Governance, Kebijakan, Kriteria Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Kebutuhan Analisis Beban Kerja; b) Konsep Dasar Analisis Beban Kerja; c) Metode pengukuran beban kerja dan mekanisme analisis beban kerja; d) Penyusunan instrument analisis beban kerja; e) Tehnik pengumpulan data dan penghitungan beban kerja; f) Tehnik analisis data dan penyajian data dalam dokumen analisis beban kerja dan; g) action plan.

Konsep Analisis Beban Kerja pada dasarnya merujuk pada keadilan dan profesionalitas. Namun konsep ini belum sepenuhnya dipahami oleh hampir setiap level instansi pemerintah. Padahal Analisis Beban Kerja merupakan bagian pengelolaan SDM dan kelembagaan yang saling terkait. Bahkan secara makro, pelaksanaan Analisis Beban Kerja terkait dengan capacity building dan governance. Capacity building akan memperkuat governance, namun tanpa etika administratif (ethical decision making atau public policy) dan etika kepemimpinan, maka pada tahap selanjutnya justru akan mengancam governance itu sendiri, karena pada saat itu kolaborasi tidak akan berjalan. Penjelasan ini disampaikan oleh Drs. Subando Agus Margono, M.Si. pada sesi pertama. Analisis Beban Kerja dimaknai sebagai salah satu wujud nyata dari etika administratif dan etika kepemimpinan pemerintah.

Pada sesi-sesi selanjutnya, peserta diperkenalkan dengan konsep Analisis Beban Kerja secara lebih aplikatif. Mulai dari penghitungan Analisis Beban Kerja yang dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu berdasarkan proses, beban kerja dan pengukuran kerja. Beberapa rumus penghitungan Analisis Beban Kerja juga diperkenalkan. Penghitungan Analisis Beban Kerja didasarkan pada tugas para aparatur pemerintah. Sedangkan cara teknik pengumpulan data Analisis Beban Kerja dilakukan dengan wawancara berdasarkan form kuesioner yang sudah terkonsep dan observasi (disebut dengan form A). Akan lebih baik lagi, jika didukung dengan data pendukung seperti LAKIP, LPPD, LKPJ dan sebagainya. Data pendukung ini berguna sebagai kroscek terhadap data primer yang didapat langsung dari responden. Hal ini disampaikan oleh Drs. Ratminto, M.Si. dalam materi Tehnik Analisis Data dan Penyajian Data dalam Dokumen Analisis Beban Kerja dan oleh Drs. Suharyanto, M.Si. pada sesi action plan. Pengalaman di lapangan sering menunjukkan hal yang normatif bahkan tidak masuk akal. Hampir sebagian SDM aparatur yang menjadi menjadi responden menganggap Analisis Beban Kerja merupakan konotasi dari evaluasi kinerja aparatur sehingga informasi yang diberikan terkadang bias. Jika terdapat data semacam ini, maka hasil analisis juga tidak dapat berjalan dengan lancar.

Pada hari kedua, 7 Juni 201, terdapat dua sesi pelatihan Analisis Beban Kerja. Pertama, yaitu sesi materi mengenai Praktik Pengumpulan Data Analisis Beban Kerja. Pada sesi ini, para peserta berlatih mengisi dan menghitung beban kerja. Peserta dibagi menjadi dua kelompok peran yaitu berperan sebagai responden aparatur dan enumerator. Kuesioner yang dipakai adalah form kuesioner Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2008. Latihan ini cukup intens dan para peserta tampak serius dalam menghitung beban kerja, bahkan beberapa peserta sampai mengambil waktu istirahat untuk melanjutkan latihan tersebut. Pada sesi terakhir, peserta mendapat penjelasan tentang Perencanaan Kegiatan Analisis Beban Kerja yang disampaikan oleh Drs Suharyanto, M.Si. Pada sesi ini, para peserta dibagi kembali menjadi beberapa kelompok untuk membuat action plan perencanaan Analisis Beban Kerja. Satu titik poin pada sesi ini adalah mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Hal- hal tersebut adalah menggunakan a) pedoman SWOT; b) langkah-langkah perencanaan seperti self audit, lingkungan, penetapan tujuan, forecasting, penetapan kegiatan, evaluasi dan pengendalian rencana; c) perumusan tujuan secara SMART (specific, measurable, achievable, realistic dan time dated). Pada sesi ini, masing-masing peserta kelompok juga antusias mendiskusikan rencana kegiatan Analisis Beban Kerja.

Pelaksanaan dua hari program diklat Analisis Beban Kerja tidak terasa selesai. Setelah sesi action plan berakhir, Dr. Ewan Agus Purwanto selaku pengelola MAP UGM menutup kegiatan Pelatihan Analisis Beban Kerja secara resmi dan menyampaikan selamat kepada peserta diklat yang telah berhasil menyelesaikan kegiatan ini dengan sukses dan meminta maaf apabila dalam pelaksanaan diklat terdapat beberapa kekurangan serta mengucapkan selamat jalan kepada seluruh peserta diklat yang telah berhasil menunaikan tugas dengan baik. Dr. Ewan Agus Purwanto berpesan agar apa yang telah didapatkan selama mengikuti diklat dapat diterapkan di lingkungan masing-masing untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Setelah penutupan dan penyerahan sertifikat, seluruh yang hadir di dalam ruang 307 MAP UGM saling berjabat tangan.
Last Updated ( Thursday, 16 June 2011 10:27 )