Bedah Buku “Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi”: Reformasi Birokrasi Pemerintahan SBY Telah Gagal Sebelum Lahir

Magister Administrasi Publik UGM

Bedah Buku “Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi”: Reformasi Birokrasi Pemerintahan SBY Telah Gagal Sebelum Lahir

E-mail Print PDF
Sabtu, 28 Mei 2011 menjadi akhir pekan yang berbeda bagi MAP UGM. Sabtu yang bisaanya sepi, tenang dan jauh dari hiruk pikuk mahasiswa, kali ini tidak terjadi. Sejak jam 8 pagi, lobi dan ruang seminar MAP sudah mulai riuh dengan aktivitas. Beberapa orang terlihat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan bagi kelancaran acara. Beberapa orang lain dari luar juga mulai memasuki lobi. Ya, semua orang sedang mempersiapkan dan menantikan kegiatan bedah buku karya Prof. Agus Dwiyanto yang berjudul "Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi".

bedahbuku_1Peserta seminar mulai berdatangan dalam jumlah besar pada jam 8.30. Kalangan akademisi, pegawai di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara, pejabat Pemda di provinsi DIY, LSM, wartawan dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyempatkan hadir dalam kegiatan yang kali ini juga didukung penerbit Gramedia. Sambil menunggu dimulainya diskusi, sebagian besar peserta seminar antusias melihat koleksi buku karya pengajar MAP yang dipajang di stand khusus. Tentu saja mereka juga tidak ketinggalan untuk membeli buku yang akan dibedah.

Waktu menunjuk pukul 09.30 ketika kegiatan akhirnya dimulai. Ruang seminar telah dipenuhi seratusan peserta yang memenuhi tempat duduk. Tanpa banyak berbasa-basi, DR. Erwan Agus Purwanto selaku moderator mulai memperkenalkan para pembicara yang akan mengisi acara. Selain penulis buku, Prof. Agus Dwiyanto, juga dipercaya sebagai panelis dalam kegiatan ini adalah Prof. Amir Imbarudin (LAN-Makasar) dan Prof. Kacung Marijan (Unair Surabaya). Moderator menggarisbawahi latar belakang munculnya karya buku yang dibedah. Memberitahukan pada seluruh peserta jika kelahiran buku ini dipicu kemarahan penulis melihat kondisi birokrasi yang tidak kunjung menunjukkan perbaikan memadai. "Kemarahan ternyata bisa disalurkan dalam proses kreatif menjadi karya yang berkualitas", ungkap DR. Erwan yang diiringi tepuk tangan tangan hadirin.

Pernyataan ini langsung ditanggapai oleh Prof. Agus ketika diberi kesempatan menyampaikan pokok gagasan buku yang ditulisnya. Prof. Agus dengan semangat menguatkan pernyataan moderator. Dengan nada bicara yang khas, Prof. Agus menyatakan "saya memang marah dengan kondisi birokrasi saat ini. Padahal birokrasi menentukan banyak bidang kehidupan". Tentu bukannya tanpa alasan Prof. Agus berpendapat demikian. Dengan menunjuk contoh RUU Pelayanan (sekarang telah menjadi UU), Prof Agus menyatakan bahwa UU itu masih 'primitif' dan 'minimalis'. Primitif karena banyak konsep dalam UU yang telah ditinggalkan lebih dari 100 tahun oleh para ilmuwan administrasi public. UU juga minimalis dalam mengakomodasi konsep partisipasi public yang penting bagi reformasi birokrasi. Kegelisahan Prof. Agus makin menjadi ketika melihat gagalnya kebijakan 'zero growth' PNS. Bukannya dijalankan, kebijakan 'zero growth' malah 'dikhianati' di masa Prseiden SBY ketika terjadi pengangkatan 1 juta pegawai honorer menjadi PNS. Terang saja ini menghasilkan kemarahan Prof Agus: "bagaimana mungkin pemerintah mengangkat begitu saja pegawai yang kompetensi sangat diragukan itu?". Kemarahan dan kegelisahan semacam inilah yang akhirnya menjadi energi besar bagi Prof. Agus untuk menulis buku tentang reformasi birokrasi.

bedahbuku_2Setelah memperlihatkan 'kemarahan' pada kondisi birokrasi, selanjutnya, Prof. Agus menjelaskan tiga gagasan kunci yang ada dalam buku setebal 472 halaman itu. Gagasan kunci yang pertama terkait dengan konsep birokrasi Weberian yang dianggap justru menghadirkan banyak masalah ketika diaplikasikan tanpa kritis dalam konteks historis lingkungan Indonesia. Prof. Agus memberikan contoh tentang mekanisme pertanggungjawaban individual yang melekat dalam konsep Weberian. Menurut Prof. Agus, pengawasan melekat pemimpin kepada bawahan dan pertanggungjawan individual bawahan kepada atasan, sudah tidak memadai lagi. Mekanisme ini menghalangi share informasi yang berujung pada kegagalan transparansi dan akhirnya akuntabilitas pada public itu sendiri. Untuk itu, Prof. Agus menawarkan solusi tentang 'akuntabilitas tanggung renteng'. Dalam mekanisme ini, unit yang bertanggungjawab bukan lagi individu-individu, tapi kelompok. Dengan memberikan tanggungjawab pada kelompok, share informasi antar individu di birokrasi akan terjadi. Jika ini terjadi, kerjasama tim meingkat. Satu orang mengetahui apa yan dilakukan orang lain. Akibatnya, transparansi dalam business process juga dapat diwujudkan. Dengan transparansi, maka penyimpangan oleh birokrasi dapat ditekan melalui mekanisme saling control ini. Nilai pertanggungjawab kelompok ini menurut Prof. Agus juga lebih cocok dengan kondisi masyarakat daripada menerapkan nilai individual Weberian.

Gagasan pokok kedua dalam buku adalah konsep alternatif tentang reformasi birokrasi yang dijalankan di Indonesia. Tanpa ragu sama sekali, Prof. Agus mengungkapkan: "Reformasi Birokrasi versi pemerintahan SBY sudah gagal sebelum lahir". Sebuah pernyataan yang tentu menyentak seluruh peserta seminar. Untuk meyakinkan pendengar, Prof Agus memberikan penjelasan lebih jauh. Menurutnya, kegagalan reformasi birokrasi ala SBY dapat ditemui dalam dua level. Pertama berkenaan dengan 'program/policy failure'. Artinya, program reformasi birokrasi yang dirancang hanya ditujukan untuk mengatasi gejala patologi birokrasi, tanpa menyentuh dasar sumber penyakit itu sendiri. Sejak kemerdekaan, birokrasi peninggalan kolonial tidak pernah diurus dan diperbaiki. Padahal birokrasi colonial dirancang untuk mempertahankan kekuasaan, bukan bersemangat pengabdian. Akibatnya ke kondisi sekarang mudah ditebak. Birokrasi mengalami penyakit kronis karena sudah puluhan tahun penyakit yang menjangkitinya tidak pernah diobati. Maka, bagaimana mungkin penyakit kronis dapat disembuhkan dengan obat yang hanya berusaha mengatasi gejalanya saja? Prof. Agus memberikan contoh gejala program remunerasi yang sering disamakan dengan reformasi birokrasi. Renumerasi memang diperlukan, tapi menurut Prof. Agus, hal itu harus dibarengi desain yang lebih komprehensif. Sebab jika hanya mengandalkan renumerasi, banyak persoalan mendasar birokrasi yang tetap tdak akan tersentuh.

Kegagalan reformasi birokrasi SBY juga ditemui pada tingkat implementasi (implementation failure). KemenPan yang saat ini dianggap sebagai motor reformasi birokrasi dinilai gagal oleh Prof. Agus. Bahkan menurutnya, "bagaimana mungkin Kemenpan bisa menjadi engine of reform jika mereka sendiri tidak melakukan reform terlebih dahulu pada dirinya sendiri?". Selain masalah internal Kemenpan, Prof Agus juga menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak bisa dipimpin oleh level kementrian. Reformasi perlu dipimpin oleh badan diatas tingkat kementrian, bisa oleh kantor Wakil Presiden atau bahkan oleh Presiden sendiri. Sebab bagaimana mungkin kementrian yang begitu banyak itu mau mendengarkan KemenPan? Ego sektoral masih terlalu kuat dan bahkan ego direktorat di masing-masing kementrian. Dalam kondisi seperti ini, Prof. Agus kembali menyatakan perlunya kepemimpinan yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi.
 
Konsep kunci ketiga dalam buku Prof Agus adalah gagasan tentang 'trust'. Menurut Prof. Agus, selama ini pemerintah membangun birokrasi dengan berdasar pada 'distrust' terhadap warganya. Jika dilihat dari kacamata akademik, nampaknya pemerintah menganut paradigm yang melihat bahwa warga Negara pada dasarnya adalah jahat, pembohong dan tidak bisa dipercaya. Maka, untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah berusaha membangun proses pelayanan (business process) yang ditujukan bukannya untuk mengabdi, tapi justru untuk mengontrol warga. Berbagai contoh prosedur pelayanan pembuatan surat (Akta kelahiran, KTP dst) memperkuat dugaan ini. Akibatnya, business process menjadi makin rumit dan pada gilirannya transaction cost meningkat jadi mahal. Prof. Agus berpendapat, pemerintah tidak bisa lagi mempertahankan kondisi buruk itu. Paradigma pemerintah terhadap warganya perlu digeser ke arah 'trust'. Dengan adanya 'trust', maka prosedur pelayanan dapat disederhanakan. Tujuan selanjutnya tentu saja adalah transaction cost dapat ditekan lebih rendah.
 
bedahbuku_3Setelah uraian pembuka Prof. Agus, kini giiran para pembahas yang mengemukakan pandangannya. Peserta seminar masih memperlihatkan antusiasme yang tinggi. Prof. Amir didaulat menjadi pembahas pertama. Dalam mengomentari buku, Prof. Amir mengungkapkan " Ini salah satu buku yang melihat reformasi birokrasi secara komprehensif". Menurutnya, banyak buku tentang reformasi birokrasi selama ini yang langsung memberi perhatian pada cara reformasi birokrasi, tanpa terlebih dahulu menjelaskan masalah dan tujuan yang hendak diwujudkan. Tentu saja ini dapat menghasilkan error type III, mengatasi masalah dengan identifikasi masalah yang salah. Suatu usaha yang sia-sia. Dalam pandangan Prof. Amir, buku karya Prof. Agus dapat menghindari kesalahan semacam itu karena buku itu telah dimulai dengan menjelaskan masalah yang dihadapi, mengelaborasi tujuan yang hendak dicapai dan baru merumuskan solusi bagi upaya perwujudan tujuan tersebut.

Selain memberikan apresiasi, Prof. Amir selanjutnya juga memberikan catatan kritis terhadap buku. Berbeda dengan buku Prof. Agus yang menyoroti konsep Weberian sebagai salah satu biang masalah birokrasi, Prof. Amin justru melihat bahwa kita belum cukup komprehensif mengadopsi elemen birokrasi Weberian. Menurutnya, kita baru berhasil menerapkan prinsip hirarki yang bahkan dirasa sudah terlalu berlebihan. Selebihnya, dalam hal impersonalitas, kita sama sekali belum berhasil. Watak feudal yang paternalistik masih melekat kuat dalam birokrasi.

Catatan lain Prof. Amir terkait dengan gagasan alternatif reformasi birokrasi yang ditawarkan dalam buku. Prof. Amir melihat bahwa alternatif yang ditawarkan masih cenderung terbatas pada konteks internal birokrasi dan belum memberi perhatian pada konteks eksternal seperti ekonomi, politik maupun budaya. Dalam aspek ekonomi mislanya, bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi tekanan berlebihan pada kebutuhan masyarakat untuk menjadi PNS. Dalam dimensi politik, bagaimana menciptakan proses politik yang mendukung reformasi birokrasi. Juga bagaimana membentuk budaya yang kompatibel bagi birokrasi yang efektif dan efisien. Nampaknya "penulis buku menyerahkan masalah di luar birokrasi itu pada para ahlinya masing-masing" ungkap Prof. Amir.

Prof. Amir juga memberikan perhatian tentang waktu dan pelaku reformasi birokrasi. Dia berpendapat, reformasi birokrasi perlu dilakukan dalam jangka panjang. Program pemerntah yang menargetkan selesainya reformasi birokrasi pada tahun 2011 dianggap terlalu mengada-ada. Prof. Amir sependapat dengan Prof. Agus bahwa birokrasi kita yang telah kronis hanya dapat disembuhkan dengan program jangka panjang, tidak bisa hanya dalam beberapa tahun. Apalagi jika hanya dilakukan dengan tambal-sulam (renumerasi). Selain itu, Prof. Amir menilai jika reformasi birokrasi sebaiknya memang dilakukan dari puncak kepemimpinan nasional. Dia menilai bahwa SBY terlalu lamban dan lemah untuk dapat memimpin reformasi birokrasi. Untuk itu, dengan tidak segan, Prof. Amir dengan nada bercanda mengajukan koleganya di Makasar yang juga mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) sebagai pemimpin yang bakal mampu mengemban tugas itu. "Kita perlu cara pemimpin yang berparadigma lebih cepat lebih baik", katanya. Terang saja ungkapan ini mendapat gerr..panjang dari seluruh peserta seminar yang masih setia mengikuti kegiatan.

Setelah keriuhan peserta agak mereda, Prof. Kacung mendapat kesempatan untuk memberikan penilaiannya terhadap buku Prof. Agus. Menurutnya, "Ini merupakan salah satu buku terbaik tentang reformasi birokrasi di Indonesia". Sebagai ilmuwan politik, Prof. Kacung memberikan perhatian pada dimensi politik terkait reformasi birokrasi. Reformasi politik yang belum selesai dituding sebagai salah satu sebab macetnya reformasi birokrasi. Prof. kacung melihat bahwa perhatian terhadap reformasi birokrasi memang baru akhir-akhir ini saja diberikan. Bahkan ini disebabkan oleh kegagalan reformasi politik. Reformasi politik yang tak kunjung rampung dengan mudah menunjuk gagalnya delivery system yang mestinya diemban birokrasi. Kegagalan birokrasi berarti kegagalan para elit politik untuk memenuhi janji selama kampanye. Akibatnya tuntutan terhadap reformasi politik juga tidak bisa dilepaskan dari tuntutan terhadap reformasi birokrasi. Maka menurut Prof. Kacung, sekarang adalah momentum yang baik bagi akselerasi reformasi birokrasi.

Sayangnya, sependapat dengan gagasan pembicara sebelumnya, Prof. Kacung melhat bahwa ada kesan saat ini reformasi birokrasi hanya disamakan dengan program renumerasi. Prof. Kacung juga memberikan catatan terkait konsep 'trust society'. Menurutnya, masyarakat kita saat ini memang sebuah 'distrust society'. Masyarakat dimana nilai kepercayaan satu sama lain begitu rendah. Kejujuran menjadi barang langka yang akhirnya memperuncing rasa saling curiga. Prof Kacung memberi contoh tentang kasus kantin kejujuran yang marak dicoba didirikan di sekolah-sekolah. Tapi sebagaimana banyak diketahui, hasilnya memprihatinkan. Kantin-kantin yang bertujuan meningkatkan rasa kejujuran dan kepercayaan itu kebanyakan gulung tikar sebulan-dua bulan setelah didirikan. Bahkan dengan nada sedih, Prof Kacung menyatakan "Ini baru kantin yang didirikan di sekolah, (dimana diharapkan anak-anak yang relatif masih steril dari nilai distrust dapat dijadikan harapan), bagaimana jika kantin semacam itu didirikan di pabrik-pabrik atau di tempat lain?".

Terkait dengan upaya membangun trusted society' untuk reformasi birokrasi, Prof Kacung melihat bahwa best practice di berbagai dapat dijadikan pilar pembaharu. Menurutnya, cara-cara instruksi dari pemerintahan pusat (nasional) sudah tidak memadai. Best practice memang dapat berasal dari pimpinan pusat, namun terlalu banyak pemimpin saat ini yang tidak bisa dijadikan teladan. Untuk itulah, sudah saatnya, menurut Prof. Kacung, best practice di daera-daerah direplikasi di daerah lain, bahkan di level pusat. Meski demikian, Prof. Kacung sadar betul akan kesulitan mencari best practice dari daerah. "Desain politik biaya tinggi akan mempersulit kepala daerah mendukung kepentingan rakyat", ungkapnya.

bedahbuku_4Prof Kacung mencontohkan, Pilkada yang berbiaya tinggi telah melahirkan kepala daerah yang berparadigma aji mumpung untuk mengembalikan modal. Akibat lanjutannya bagi reformasi birokrasi, birokrat juga 'dipaksa' mengikuti logika kekuasaan. Sudah menjadi rahasia umum jika jabatan-jabatan birokrasi, terutama Sekretaris Daerah (Sekda) membutuhkan dana besar untuk mendudukinya. Birokrat bahkan mulai melihat birokrasi sebagai asset reproduksi kekuasaan. Untuk mengamankan jalur karier yang diidamkannya, birokrat tidak segan untuk 'mengikuti pilkada'. Tentu saja ini ungkapan kiasan. Makna aslinya adalah, di balik layar, birokrat mendukung calon kepala daerah yang akan menjamin kelancaran posisinya di masa mendatang. Birokrat ini bisaanya ikut menjadi tim sukses sehingga memang tidak berlebihan jika dikatakan: 'birokrat ikut pilkada'. Birokrasi netral dan mengabdi pada kepentingan public menjadi mimpi yang kian sulit diwujudkan.

Setelah berjalan kurang lebih satu setengah jam, peserta belum menunjukkan tanda kebosanan. Apalagi setelah paparan tiga pembicara selesai, sesi pertanyaan dibuka bagi peserta seminar. Kesempatan ini tidak disia-siakan. Begitu diberi kesempatan oleh moderator, banyak peserta yang ingin menyatakan pendapat maupun pertanyaan pada panelis. Penanya pertama menyoroti pentingnya reformasi politik diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian reformasi birokrasi dapat dijalankan. Bahkan untuk kepentingan ini, penanya meminta seluruh peserta membuat marah Prof. Kacung sebagai ilmuwan politik. Diharapkan dengan kemarahan semacam ini, seperti halnya Prof. Agus, Prof. Kacung dapat mencurahkan energinya untuk menulis buku tentang reformasi politik. Nampaknya dengan senyum simpul, seluruh peserta mengamini ajakan ini, termasuk Prof Kacung sendiri. Selanjutnya, penanya juga menenekankan pentingnya tauladan pemimpin untuk reformasi birokrasi. Selain itu, sensivitas masyarakat terhadap pentingnya reformasi birokrasi juga perlu ditingkatkan. Sudah tidak jamannya lagi masyarakat hanya diam dan toleran terhadap berbagai penyimpangan birokrasi.

Peserta lain meminta elaborasi konsep akuntabilitas tanggung renteng yang diajukan dalam buku Prof. Agus. Dia juga menyatakan persetujuannya terhadap pentingnya reformasi lembaga KemenPan sebelum lembaga itu menjadi motor perubahan. Isu lain yang disinggung adalah makin gencarnya kampanye neoliberal yang berupaya memangkas peran negara. Penanya yang juga akademisi dari UNPAD Bandung ini mengajak semua pihak mengeksplorasi lebih jauh tentang isu ini.

Penanggap selanjutnya merupakan mahasiswa Doktor di MAP UGM. Dia menanyakan pada para panelis apakah ada strategi lain untuk meningkatkan 'trust' dalam masyarakat tanpa harus melalui reformasi birokrasi yang sekarang ini seakan mendapat respon apatis dari masyarakat. Penanggap juga menyoroti tidak kompatibelnya reformasi birokrasi dengan reformasi politik, khususnya masalah desentralisasi. Menurutnya, desentralisasi justru melahirkan banyak masalah baru seperti oligarki ekonomi-politik, disintegrasi melalui rekrutmen PNS melalui Pemda dan berbagai persoalan lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi jelas perlu beriringan dengan reformasi politik. Renumerasi juga tetap penting, meskipun perlu ada desain makro yang lebih komprehensif, seperti dikatakan Prof. Agus sebelumnya.

Persoalan lain yang juga disoroti peserta adalah desain reformasi KemenPan yang dinilai masih bersifat inkremental (tambal-sulam). Tidak nampak sebuah rancangan komprhensif untuk mengatasi masalah mendasar birokrasi. Sebagai seorang PNS di Bappeda DIY, penanya juga menekankan pentingnya solusi bagi internal birokrasi itu sendiri. Tidak hanya lembaga berwenang (KemenPan) yang perlu diberi solusi untuk mereformasi, tapi juga internal birokrasi.

Menanggapi dari penanya, moderator memberikan kesempatan pertama pada Prof. Amir. Tanggapan pertama diberikan terhadap arah reformasi dimulai. Menurut Prof. Amir, reformasi tetap perlu dimulai dari kepemimpinan atas. Best practice dari bawah sulit direplikasi tanpa kekuasaan dari pusat. Prof. Amir juga menyatakan kesetujuannya tentang pentingnya untuk memahami bahwa renumerasi hanyalah bagian dari reformasi, bukan reformasi birokrasi itu sendiri. Tanggapan selanjutnya diberikan oleh Prof. Kacung. Menanggapi provokasi agar membuatnya marah sehingga mampu menghasilkan karya, dengan santai Prof. kacung menyatakan "ya saya memang marah dengan kondisi saat ini. Saya berencana mengembangkan gagasan tentang 'demokrasi pasar yang tidak sempurna' secara lebih serius kedepan". Selanjutnya, ia mendukung gagasan agar reformasi politik dapat berjalan seiring dengan reformasi birokrasi. Prof. Kacung bahkan mengajukan usul progresif berupa rekrutmen PNS secara terbuka, di tengah menguatnya isu putra daerahisme dan parokialisasi oleh elit-elit penguasa.

Sebagai penulis buku, Prof. Agus diberi kesempatan memberi tanggapan terakhir. Dalam kesempatan ini, kembali Prof. Agus menekankan bahwa pada dasarnya birokrasi di Indonesia itu fragmented, terpecah-pecah. Baik antar kementrian (misalnya KemenPan vs Kemendagri) atau bahkan antar direktorat di kementrian masing-masing (kemendagri). Karena sifat demikian, "reformasi birokrasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk menyatukan kotak-kotak yang terpisah itu", ungkap Prof. Agus. Selanjutnya, Prof. Agus juga member perhatian tentang perlunya 'knowledge management'. Sudah bukan rahasia lagi jika terdapat semacam ketidak-nyambungan antara lembaga penghasil pengetahuan (akademisi) dengan lembaga pembuat kebijakan. Banyak informasi yang dihasilkan akademisi yang tidak diketahui atau tidak dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan. Akibatnya, terjadi 'knowledge gap' antara ilmuwan dengan pembuat kebijakan. Ini tentu hanya akan mempersulit upaya reformasi birokrasi. Prof. Agus juga percaya pada perlunya best practice dapat direplikasi. Bahkan dalam Rancangan Revisi RUU Desentralisasi, Prof. Agus berupaya memasukkan satu bab khusus tentang 'Inovasi Daerah', yang di satu sisi akan memungkinkan daerah untuk memiliki diskresi demi pelayanan public, sementara di sisi lain dapat mendorong pusat untuk mereplikasi best practice yang terjadi di daerah. Prof Agus juga setuju dengan gagasan rekrutmen PNS secara terbuka.

Tanpa terasa dua setengah jam telah berlalu ketika waktu menunjuk hampir pukul 12.00. Para peserta sebenarnya masih berminat mengajukan berbagai pertanyaan pada para pembicara. Sayang memang waktu tidak mengijinkan. DR. Erwan selaku moderator meminta maaf akan hal ini. DR. Erwan selanjutnya menggarisbawahi paling tidak tiga hal. Pertama, perlunya desain reformasi birokrasi yang holistik. Kedua, pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam mendorong reformasi birokrasi. Dan ketiga, arah reformasi birokrasi perlu disesuaikan dengan nilai yang berkembang dalam masyarakat.

bedahbuku_5Sebelum beranjak dari kursinya masing-masing, peserta dikejutkan oleh pengumuman panitia. Para penanya sebelumnya dipersilahkan maju ke depan untuk menerima buku yang dibedah, langsung dari sang penulis. Selain itu, peserta diminta memeriksa di bawah kursi masing-masing apakah terdapat tanda dorprise buku gratis! Ruang seminar sempat riuh karena tiap peserta berupaya memeriksa bawah kursi mereka. Tiga peserta yang beruntung akhirnya menukarkan tanda dorprise mereka ke depan. Tepuk tangan meriah dan senyum keceriaan menghiasi peserta yang beruntung. Kegiatan akhirnya benar-benar ditutup oleh moderator dengan diiringi sekali lagi tepuk tangan dari seluruh hadirin pada para panelis.

Banyak peserta yang telah membeli buku atau mendapat hadiah buku kemudian meminta tanda tangan pada Prof. Agus sebagai penulis. Peserta yang lain mulai meninggalkan ruang seminar dan bergerak menuju meja dimana sertifikat keikutsertaan dipajang. Peserta juga terlihat beramah tamah dengan kolega lama yang barangkali secara kebetulan atau disengaja bertemu di acara ini. Ruang seminar dan lobi MAP akhirnya benar-benar sepi sekitar satu jam kemudian. Tenang seperti hari sabtu bisaanya. Suasana yang mirip dengan harapan kita menanti reformasi birokrasi yang telah dibicarakan panjang lebar dalam seminar sejak pagi hari. Kita tentu tidak berharap seminar ini juga hanya akan kembali seperti seminar-seminar biasanya. Kita berharap reformasi birokrasi tidak gagal sebelum lahir.
Last Updated ( Thursday, 09 June 2011 08:53 )