Diskusi MAP Corner-MKP Club Putaran ke 8
24 Mei 2013 10:00 AM s/d 24 Mei 2013 12:00 AM

Lokasi : MKP UGM
Status : Sudah Terlaksana

Kondisi keamanan suatu negara menjadi hal krusial yang perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut tidak terlepas dari efek berarntai yang akan muncul seperti terbentuknya iklim investasi yang kondusif. Rasa aman yang dirasakan oleh para pemilik modal akan mendorong mereka berinvestasi di Indonesia. Potensi sumber daya yang ada di Indonesia pada akhirnya dapat digali dan termanfaatkan dengan baik untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Urgensi keamanan bagi Indonesia mendorong pemerintah untuk menerbitkan RUU Kemanan Nasional. Namun niat pemerintah tersebut kemudian menuai banyak pro dam kontra. Kemunculan RUU tersebut oleh beberapa kalangan kemudian dianggap sebagai sebuah upaya memperkuat serta melanggengkan kekuasaan TNI. Selain itu, hak-hak warga negara akan semakin dipersempit karena TNI akan semakin bebas untuk melaksanakan segala aktivitas yang mereka anggap sebagai ancaman. Hal tersebut kemudian dianggap oleh beberapa aktivis HAM akan mencederai semangat demokrasi.Pro dan kontra RUU Kemanan Nasional yang terjadi sekarang ini mengilhami komunitas sekip MAP CORNER-MKP CLUB untuk melakukan diskusi dengan tema “ Kisruh RUU Keamanan Nasional”. Eko prasetyo selaku pembicara dalam diskusi menegaskan bahwa RUU Keamanan Nasional sangat tidak releven untuk diterapkan di Indonesia karena isinya masih sangat multitafsir. Definisi keamanan belum jelas tergambarkan sehingga akan mendorong aparat TNI untuk menafsirkan sesuai dengan persepsi dan keyakinan mereka . Bahkan sekarang ini TNI memiliki kewenangan yang masih terlalu luas dengan mengatasnamakan sebuah keamanan. Aparat keamanan seakan-akan menjadi institusi yang sangat otonom. Beliau banyak mencontohkan kasus terorisme yang terjadi di mana para aparat keamanan dengan mudahnya melakukan penyadapan serta penangkapan. Closing Statement yang kemudian muncul dari diskusi tersebut adalah bahwa upaya menjaga keamanan negara mutlak untuk dilakukan. Namun, langkah yang diambil tidak boleh bertentangan dengan hak-hak warga negara. Pembatasan kewenangan aparat keamanan perlu untuk dilakukan termasuk pembagian tugas TNI dan POLRI sehingga tidak terjadi distorsi.(sya)



Syawalan Keluarga Besar MKP FISIPOL UGM
Syawalan Keluarga Besar MKP FISIPOL UGM
Syawalan Keluarga Besar MKP FISIPOL UGM
Syawalan Keluarga Besar MKP FISIPOL UGM
International Conference DDY-OCAPA
Pendaftaran Mahasiswa Baru Semester Genap T.A. 2016/2017
Workshop Pembangunan Pariwisata Kota Palangka Raya
AKREDITASI JKAP (JURNAL KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Kerja Sama Internasional PTN Badan Hukum
Nantikan bedah buku "INDONESIA BERGERAK 2: MOZAIK KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA"