MAPCorner-KlubMKP
05 April 2016 03:30 PM s/d 05 April 2016 05:30 PM

Lokasi : R. Seminar MAP FISIPOL UGM
Status : Sudah Terlaksana

Diskusi "Konflik Agraria dan Aksi Petani Jambi" Narasumber: Ahmad Rifai dan M. Nazir Salim Pada 17 Maret 2016 yang lalu, ratusan petani dari berbagai daerah di Jambi seperti Kunangan Raya I, Kunangan Raya II – Kabupaten Batanghari dan Mekar Jaya atau Sorolangun melakukan aksi jalan kaki menuju Jakarta. Para petani dari Jambi yang tergabung dalam aksi tersebut bermaksud menuntut kejelasan nasibnya, yang telah lama terbelit sengketa tanah akibat ekspansi kapital. Sebagaimana terhitung sejak tahun 1987, tanah mereka telah dirampas oleh perusahaan seperti PT. Agronusa Alam Sejahtera, PT. Wanakasita Nusantara, PT. Asiatic Persada, dan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Para petani tersebut akan menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI) agar segera merealisasikan Surat Keputusan Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sesuai dengan Surat Menteri Tertanggal 30 Januari 2013. Selanjutnya para petani juga akan menuntut agar Kementerian LHK-RI meninjau ulang Surat Penetapan Taman Nasional Berbak, dan mengembalikan tanah dan perkampungan mereka yang telah diserobot oleh Taman Nasional Berbak. Selain itu, para petani juga menuntut agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk mengembalikan tanah ulayat milik Suku Anak Dalam (SAD) 113 Seluas 3.550 ha sesuai dengan Surat Insrtuksi Gubernur Jambi No: S.525.26/1403/SETDA.EKABANG-4.2/V/2013 tertanggal 7 Mei 2013. Dan yang tidak kalah penting, para petani juga bermaksud menagih janji Presiden Joko Widodo semasa kampanye yang berjanji akan menyelesaikan konflik dan ketimpangan agraria di Indonesia dengan mendesak dibentuknya Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria yang mengacu pada UUD 1945 dan UUPA No. 5 Tahun 1960. Aksi yang dilakukan oleh para petani Jambi tersebut semakin menegaskan bahwasanya Indonesia tengah dalam “darurat agraria”. Sebagaimana catatan KPA, dalam kurun waktu 2015 saja terjadi 252 kasus konflik agraria dengan luas wilayah konflik 400.430 hektare, melibatkan 108 kepala keluarga, 5 orang meninggal dunia, 39 orang tertembak aparat bersenjata, 124 orang teraniaya, dan 278 orang dicap kriminal. Apa akar konflik agraria di Jambi? Bagaimana peran negara dalam konflik itu? Apakah aksi jalanan mampu menjadi alat ampuh untuk menyelesaikan konflik agraria di Jambi dan juga di daerah lain? Mari mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada Selasa, 5 April 2016 pukul 15.00 di Lobby Magister Administrasi Publik UGM bersama pemantik diskusi Ahmad Rifai (Ketua Serikat Tani Nasional) dan M. Nazir Salim (Dosen STPN Yogyakarta). Gratis Untuk Umum dan Nikmati Jajanan Sore! Discuss about "Konflik Agraria dan Aksi Petani Jambi" Guest Speaker: Ahmad Rifai dan M. Nazir Salim Pada 17 Maret 2016 yang lalu, ratusan petani dari berbagai daerah di Jambi seperti Kunangan Raya I, Kunangan Raya II – Kabupaten Batanghari dan Mekar Jaya atau Sorolangun melakukan aksi jalan kaki menuju Jakarta. Para petani dari Jambi yang tergabung dalam aksi tersebut bermaksud menuntut kejelasan nasibnya, yang telah lama terbelit sengketa tanah akibat ekspansi kapital. Sebagaimana terhitung sejak tahun 1987, tanah mereka telah dirampas oleh perusahaan seperti PT. Agronusa Alam Sejahtera, PT. Wanakasita Nusantara, PT. Asiatic Persada, dan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Para petani tersebut akan menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI) agar segera merealisasikan Surat Keputusan Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sesuai dengan Surat Menteri Tertanggal 30 Januari 2013. Selanjutnya para petani juga akan menuntut agar Kementerian LHK-RI meninjau ulang Surat Penetapan Taman Nasional Berbak, dan mengembalikan tanah dan perkampungan mereka yang telah diserobot oleh Taman Nasional Berbak. Selain itu, para petani juga menuntut agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk mengembalikan tanah ulayat milik Suku Anak Dalam (SAD) 113 Seluas 3.550 ha sesuai dengan Surat Insrtuksi Gubernur Jambi No: S.525.26/1403/SETDA.EKABANG-4.2/V/2013 tertanggal 7 Mei 2013. Dan yang tidak kalah penting, para petani juga bermaksud menagih janji Presiden Joko Widodo semasa kampanye yang berjanji akan menyelesaikan konflik dan ketimpangan agraria di Indonesia dengan mendesak dibentuknya Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria yang mengacu pada UUD 1945 dan UUPA No. 5 Tahun 1960. Aksi yang dilakukan oleh para petani Jambi tersebut semakin menegaskan bahwasanya Indonesia tengah dalam “darurat agraria”. Sebagaimana catatan KPA, dalam kurun waktu 2015 saja terjadi 252 kasus konflik agraria dengan luas wilayah konflik 400.430 hektare, melibatkan 108 kepala keluarga, 5 orang meninggal dunia, 39 orang tertembak aparat bersenjata, 124 orang teraniaya, dan 278 orang dicap kriminal. Apa akar konflik agraria di Jambi? Bagaimana peran negara dalam konflik itu? Apakah aksi jalanan mampu menjadi alat ampuh untuk menyelesaikan konflik agraria di Jambi dan juga di daerah lain? Mari mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada Selasa, 5 April 2016 pukul 15.00 di Lobby Magister Administrasi Publik UGM bersama pemantik diskusi Ahmad Rifai (Ketua Serikat Tani Nasional) dan M. Nazir Salim (Dosen STPN Yogyakarta). Gratis Untuk Umum dan Nikmati Jajanan Sore!



Syawalan Keluarga Besar MKP FISIPOL UGM
Syawalan Keluarga Besar MKP FISIPOL UGM
Syawalan Keluarga Besar MKP FISIPOL UGM
Syawalan Keluarga Besar MKP FISIPOL UGM
International Conference DDY-OCAPA
Pendaftaran Mahasiswa Baru Semester Genap T.A. 2016/2017
Workshop Pembangunan Pariwisata Kota Palangka Raya
AKREDITASI JKAP (JURNAL KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Kerja Sama Internasional PTN Badan Hukum
Nantikan bedah buku "INDONESIA BERGERAK 2: MOZAIK KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA"