Diskusi MAPCorner-KlubMKP
11 Oktober 2016 03:30 PM s/d 11 Oktober 2016 05:30 PM

Lokasi : Pojok Lobby MAP FISIPOL UGM Jalan Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yogyakarta, 55281
Status : Dalam Proses

Politik penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah akhir-akhir ini kembali marak terjadi. Dengan dalih pembangunan, normalisasi, dan penertiban, penggusuran seringkali dilakukan sepihak dan tanpa solusi yang sepadan. Pada 29 September 2016, warga Bukit Duri digusur oleh Pemprov DKI Jakarta walaupun proses hukum gugatan masih berjalan. Menurut laporan LBH Jakarta, Pemprov Jakarta telah melakukan 113 kali penggusuran selama tahun 2015 dan 325 titik terancam digusur tahun 2016. Sementara didaerah lain, penggusuran juga tengah mengancam warga yang tinggal disekitar pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Penyebabnya karena mereka dianggap menempati lahan milik keraton. Kasus Bukit Duri dan Parangkusumo hanya segelintir dari ratusan upaya penggusuran yang dilakukan Pemerintah. Tidak memiliki izin, melanggar tata ruang, hingga penataan kota menjadi alasannya. Mengapa tindakan penggusuran seringkali menyasar kawasan miskin? Apakah penggusuran menjadi alternatif solusi terbaik dalam politik tata ruang? Bagaimana dampak penggusuran yang diterima korban? Apakah ada relasi antara politik penggusuran dengan ekspansi spasial? Mari kita mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada Selasa, 11 Oktober 2016, pukul 15.00 WIB di Lobby Magister Administrasi Publik UGM, bersama pemantik Eko Teguh Paripurno (Dosen UPN Yogyakarta) & Kawit (AKRI). Gratis untuk umum, dan nikmati jajanan sore!



Syawalan Keluarga Besar MKP FISIPOL UGM
Syawalan Keluarga Besar MKP FISIPOL UGM
Syawalan Keluarga Besar MKP FISIPOL UGM
Syawalan Keluarga Besar MKP FISIPOL UGM
International Conference DDY-OCAPA
Pendaftaran Mahasiswa Baru Semester Genap T.A. 2016/2017
Workshop Pembangunan Pariwisata Kota Palangka Raya
AKREDITASI JKAP (JURNAL KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Kerja Sama Internasional PTN Badan Hukum
Nantikan bedah buku "INDONESIA BERGERAK 2: MOZAIK KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA"