Divisi Diklat MAP UGM

Diklat MAP FISIPOL UGM adalah salah satu divisi dari program studi MAP yang memiliki idealisme untuk turut mendorong percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi di Indonesia. Idealisme tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan pelatihan, konsultasi dan asistensi pada bidang perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia dan berbagai isu publik lainnya.

garaj kapisi istanbul izmir nakliyatchip satışı trabzon oto kiralama instagram takipci satin al gaziantep escort istanbul escort surgulu kapı motoru gumus yuzuk
Agenda Training
01 Jan
Berikut Rancangan Jadwal Diklat Mandiri MAP FISIPOL UGM Tahun 2017 Februari Indikator Ki
07 Des
Pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu kunci menuju kemandirian ekonomi daerah. O
Agenda Training



01 Jan
Berikut Rancangan Jadwal Diklat Mandiri MAP FISIPOL UGM Tahun 2017 Februari Indikator Kinerja untuk Perencanaan & Akuntabilitas (27 - 23 Februari 2017) Maret Penyusunan RPJMD (8-9 Maret 2017) Penyusunan
 
07 Des
Pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu kunci menuju kemandirian ekonomi daerah. Oleh sebab itu, diperlukan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup agar pejabat publik dapat menyusun kebijakan pengembang
 
09 Nov
Reformasi birokrasi adalah salah satu cara agar pelayanan publik responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diklat ini disediakan agar peserta memiliki pemahaman menyeluruh mengenai reformasi birokrasi
 
26 Okt
Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja individu pegawai negeri sipil yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kine
 
05 Okt
UU No. 12 tahun 2011 dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.1 Tahun 2014 mengamanahkan adanya naskah akademik dalam setiap peraturan daerah yang dibuat. Diklat ini didesain agar peserta memiliki kemampuan un
 
07 Sep
Suatu kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, oleh karena itu diperlukan cara untuk menilai dampak suatu kebijakan. RIA tersedia untuk tujuan tersebut.
 
24 Agt
Dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut jaminan tata kelola desa yang baik. RPJMDes merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tata kelola desa yang baik
 
03 Agt
Desa sebagai unit pemerintah terdekat dengan rakyat dituntut untuk semakin mandiri. Manajemen desa merupakan salah satu cara untuk menuju kemandirian tersebut.
 
25 Mei
Permendagri No. 54 Tahun 2010 mengamanahkan daerah untuk melakukan monev atas pembangunan yang dilakukan. Monev kebijakan, pelaksanaan dan hasil adalah jenis-jenis monev yang harus dilakukan sesuai dengan amana
 
11 Mei
Monev merupakan salah satu kunci penting dalam proses pembangunan. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, pengetahuan mengenai berbagai metode monev menjadi sangat penting.