Divisi Diklat MAP UGM

Diklat MAP FISIPOL UGM adalah salah satu divisi dari program studi MAP yang memiliki idealisme untuk turut mendorong percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi di Indonesia. Idealisme tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan pelatihan, konsultasi dan asistensi pada bidang perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia dan berbagai isu publik lainnya.

garaj kapisi istanbul izmir nakliyatchip satışı trabzon oto kiralama instagram takipci satin al gaziantep escort istanbul escort surgulu kapı motoru gumus yuzuk
Agenda Training
01 Jan
Berikut Rancangan Jadwal Diklat Mandiri MAP FISIPOL UGM Tahun 2017 Februari Indikator Ki
07 Des
Pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu kunci menuju kemandirian ekonomi daerah. O
Konsultasi dan Asistensi

Divisi Diklat MAP FISIPOL UGM telah memiliki beberapa pengalaman dalam melakukan konsultasi dan asistensi, diantaranya sebagai berikut:

1.   Analisis Jabatan (Anjab)

Kerja sama Analisis Jabatan yang pernah dilakukan oleh Divisi Diklat MAP FISIPOL UGM diantaranya dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan BPKAD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2014. Dokumen Anjab yang dihasilkan memuat informasi mengenai nomenklatur jabatan, uraian kerja, hingga minat dan bakat jabatan. Sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, dokumen Anjab sangat berguna dalam melakukan reformasi  birokrasi, khususnya di bidang penataan sumber daya manusia.

2.   Analisis Beban Kerja (ABK).

Kerja sama Analisis Beban Kerja yang pernah dilakukan oleh Divisi Diklat dan Pendampingan MAP FISIPOL UGM diantaranya adalah dengan Kabupaten Kuningan (2011), Kabupaten Cirebon (2012), dan BPKAD Provinsi Kalimantan Barat (2014). Dokumen ABK memuat informasi mengenai beban kerja serta profil kebutuhan pegawai tiap satuan organisasi. Sama halnya dengan dokumen Anjab, dokumen ABK memiliki peranan penting dalam mendorong reformasi SDM di birokrasi pemerintah daerah.

3.   Analisis Resiko Jabatan

Divisi Diklat MAP FISIPOL UGM bekerjasama dengan Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan penyusunan resiko jabatan pada tahun 2014. Dokumen analisis resiko jabatan memuat informasi mengenai jenis dan tingkat resiko yang dimiliki oleh setiap jabatan di setiap satuan organisasi. Dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penataan SDM terutama penetapan renumerasi.                                                                                   

4.   Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).

Kerja sama Penyusunan SKJ yang pernah dilakukan oleh Divisi Diklat MAP FISIPOL UGM diantaranya dengan  Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Bekasi Tahun 2013 dan 2014. Dokumen SKJ yang dihasilkan memuat informasi mengenai jenis dan tingkat kompetensi tiap jabatan di setiap satuan organisasi. Sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, dokumen SKJ sangat berguna dalam melakukan reformasi  birokrasi, khususnya di bidang penataan SDM.

5.   Seleksi Terbuka Pejabat Eselon II

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, setiap instansi wajib melakukan seleksi terbuka untuk pengisian calon pejabat tinggi. Divisi Diklat MAP UGM sebagai lembaga pendidikan dibawah MAP FISIPOL UGM telah ditunjuk oleh beberapa daerah, diantaranya Kabupaten Morowali tahun 2014 dan Kabupaten Bekasi tahun 2015, sebagai tim panitia seleksi terbuka calon pejabat pratama tinggi (eselon II) pemerintah daerah.

6.   Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kerja sama Penyusunan RPJMD yang pernah dilakukan oleh Divisi Diklat dan Pendampingan MAP FISIPOL UGM diantaranya adalah dengan Kabupaten Penajem Paser Utara, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Morowali tahun 2012-2015. Dokumen RPJMD memuat informasi lengkap mengenai rencana pembangunan daerah, mulai dari isu strategis hingga rencana kegiatan. Berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, selain dapat memberikan arahan yang jelas terhadap upaya pembangunan sebuah daerah, dokumen RPJMD juga menjadi dokumen yang diwajibkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

7.   Penyusunan Dokumen Rencana Strategis SKPD

Dokumen Rencana Strategis merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program pembangunan lima tahunan. Dokumen tersebut memuat berbagai informasi mengenai permasalahan , visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Dokumen Renstra harus bersinergi dengan RPJMD Kabupaten/Kota, Provinsi dan RPJMN. Tahun 2014, Divisi Diklat MAP FISIPOL UGM telah melakukan beberapa pendampingan dengan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyusun dokumen Rencana Strategis SKPD.

8.   Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Dan Hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Divisi Diklat MAP FISIPOL UGM bekerjasama dengan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan dan hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Dokumen evaluasi ini memuat capaian hasil kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun meliputi capaian keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact), berikut analisis permasalahan dan solusi yang dapat diadopsi pengambil kebijakan. Dalam tata pemerintahan, dokumen evaluasi RPMD ini memiliki peranan yang sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian rencana pembangunan. Dokumen evaluasi RPJMD juga menjadi dokumen yang diwajibkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

9.   Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan APBD

Dalam rangka untuk mengawal pelaksanaan APBD, Divisi Diklat MAP FISIPOL UGM bekerjasama dengan BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun buku panduan pelaksanaan APBD tahun 2013. Buku panduan ini memuat pedoman umum kegiatan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan hibah dan bantuan sosial, pedoman khusus bagi program lintas sektor pendanaan dan jenjang pemerintahan serta kalender meja perencanaan pembangunan daerah pemerintah daerah DIY. Buku panduan Pelaksanaan APBD digunakan sebagai pedoman oleh semua SKPD untuk menjalankan APBD DIY tahun 2013. Buku pedoman ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012.

   10.    Penyusunan Perda Pengelolaan Wilayah Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir menggunakan metode RIA

Peraturan (Daerah) merupakan suatu dokumen yang mengikat seluruh stakeholder untuk mentaatinya. Untuk itu suatu peraturan (daerah) haruslah disusun dengan kesepakatan seluruh pihak yang terlibat dan terkena dampak dari peraturan tersebut. Metode RIA merupakan suatu metode yang melibatkan dan menjamin terakomodirnya kepentingan dari seluruh stakeholder dalam suatu peraturan yang dibuat. Tidak hanya itu, RIA juga menganalisis seluruh biaya dan manfaat bagi seluruh masyarakat sehingga efisiensi dari kebijakan (aturan) yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2011 MAP UGM melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan kawasan pesisir dan pulau pulau kecil berdasar pendekatan metode RIA.

   11.    Penyusunan Standar Operasional Prosedur  (SOP)

Setiap daerah wajib memiliki standar operasional prosedur sebagai panduan pelaksanaan berbagai kegiatan yang ada. Tahun 2014 Divisi Diklat MAP FISIPOL UGM bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Sorong Selatan menyusun standar operasional prosedur perencanaan dan penganggaran. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Penganggaran ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Dokumen SOP ini sangat penting sabagai standar prosedur seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. Disamping itu, dokumen ini memiliki peranan yang sangat strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berbasis kinerja.

   12.    Analisis Regulasi

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk menjamin bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) agar tetap sejalan dengan konsep persaingan usaha yang sehat sebagai dasar pengembangan perekonomian yang kokoh. Ada banyak peraturan (pusat/daerah) yang berkaitan dengan persaingan usaha telah dibuat sebelum KPPU ada. Untuk itu, peraturan-peraturan ini sudah semestinya dievaluasi sebagaimana peraturan yang akan dibuat. Oleh sebab itu, KPPU bekerjasama dengan Divisi Diklat MAP FISIPOL UGM melaksanakan analisis atas berbagai peraturan terkait dengan persaingan usaha yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, juga peraturan yang sedang diproses agar peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan persaiangan usaha yang sehat.

KAJIAN

       1.   Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD)

MAP FISIPOL UGM telah bekerja sama dengan BAPPENAS untuk melakukan kajian evaluasi kinerja pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2006-2016. Kajian ini menghasilkan beberapa informasi terkait mengenai capaian pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah DIY dalam jangka waktu satu tahun, berikut analisis permasalahan dan solusi yang dapat diadopsi pengambil kebijakan. Dalam tata pemerintahan, dokumen EKPD memiliki peran sebagai salah satu bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan tahun berikutnya.

        2.  Kajian Kelembagaan

MAP FISIPOL UGM sebagai lembaga pendidikan kebijakan publik melakukan beberapa kajian terkait dengan penataan kelembagaan, diantaranya bekerjasama dengan Pemerintah DIY tahun 2012 dan Kabupaten Morowali pada tahun 2014. Hasil kajian dapat dijadikan dasar untuk penataan kelembagaan di daerah yang meliputi penataan struktur kelembagaan, dan penataan SDM.