Rabu, 23 Januari 2019, Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) MAP & Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan di Kantor Bupati Kulonprogo. Turut hadir dalam agenda tersebut adalah Hasto Wardoyo (Bupati Kulonprogo), Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Koperasi & UKM, Dinas Kesehatan, pengelola belabeliku.com, dan pengelola wisata Pule Payung.
IGPA & CfDS UGM menyampaikan hasil penelitian tentang “Smart Village: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0 Kasus Kulonprogo”. Dalam penelitiannya, IGPA & CFDS fokus tentang tata kelola smart economy & smart tourism. Dalam dimensi smart economy mengambil studi kasus tentang “Bela Beli Kulonprogo” & kasus objek wisata Pule Payung di dalam dimensi smart tourism.
IGPA & CfDS menemukan bahwa kebijakan Bela Beli Kulonprogo merupakan upaya untuk menciptakan ekonomi berdikari dan melindungi masyarakat dari cengkeram pasar bebas. Dalam kebijakan tersebut, kemudian dikembangkan menjadi market place belabeliku.com yang mulai diluncurkan pada tahun 2018. Belabeliku.com ini mewadahi UMKM yang ada di Kabupaten Kulonprogo yang pada tahun 2015 terdapat 33784 UMKM. IGPA & CfDS kemudian memberikan rekomendasi tentang tata kelola market place yang mendapat respon positif dari Bupati dan OPD Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.
Sementara dalam studi kasus smart tourism, ditemukan bahwa inisiatif untuk merespon revolusi industri 4.0 tidak hanya dari pemerintah, akan tetapi juga dapat dari warga masyarakat. Berkembangnya Pule Payung sebagai obyek wisata tidak lepas dari inisiasi kelompok tani Mantep Makaryo di Desa Suropati, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo.
Dari dua studi kasus di atas, era disrupsi pada kenyataannya dapat dimanfaatkan sebagai “peluang” tidak menjadi “ancaman”. Salah satu syarat menjadi peluang adalah ketika pemerintah dan masyarakat untuk berani berubah. Hasto Wardoyo mengatakan bahwa mengapresiasi hasil penelitian tersebut dan meminta IGPA & CfDS untuk mendampingi proses pengembangan program Bela Beli Kulonprogo. Apalagi menurutnya program tersebut adalah untuk melindungi masyarakat kecil dan menciptakan ekonomi kerakyatan.
Hasil penelitian ini sudah dituliskan menjadi buku dan akan dilaunching bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, & Transmigrasi (IGPA).