Program Beasiswa Sertifikasi Analis Kebijakan Publik MAP UGM merupakan inisiatif pengembangan kapasitas yang dirancang untuk memperkuat kemampuan analitis bagi pemelajar kebijakan, baik dari kalangan mahasiswa maupun tendik MAP UGM.
Arsip:
Berita Utama
Dari SPBE ke Pemerintahan Digital: Mengapa Transformasi Harus Berfokus pada Dampak Nyata bagi Warga? Kuliah umum bertajuk “Dari SPBE ke Pemerintahan Digital: Menegaskan Arah Transformasi yang Berdampak dan Citizen-Centric” menghadirkan Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn., Direktur […].
Kesehatan mental di perguruan tinggi telah menjadi perhatian utama selama pandemi COVID-19 hingga saat ini. Banyaknya jumlah mahasiswa yang mengalami kecemasan berlebihan, depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri, telah membuat upaya penanganan dan pendampingan yang […].
Magister Ilmu Administrasi Publik (MAP), FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) memperingati Lusrum ke 6 atau ulang tahun yang ke 30 pada tahun 2023. Dalam peringatan lusrum ke 6 ini, MAP FISIPOL UGM menyelenggarakan seminar nasional […].
Tata kelola pemerintahan cerdas, sebuah paradigma pemerintahan baru yang muncul dari persoalan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, akibat pesatnya urbanisasi, globalisasi, dan inovasi teknologi. Bulletin Insight edisi Vol 4(1) Juli 2023 menawarkan analisis desk study […].
Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Setiap negara mengalokasikan sumber daya kesehatan yang berbeda-beda. Secara umum dapat dipastikan setiap negara memberikan bobot prioritas yang berbeda-beda untuk akses kesehatan, sebab […].
Di hari ulang tahun yang ke 29, Magister Administrasi Publik (MAP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM) merayakannya dengan mengadakan seminar nasional dan temu alumni.
Yogyakarta – Dalam rangka Dies Natalis yang ke-29, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik DMKP FISIPOL Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Arah Transformasi Digital Pemerintahan di Indonesia : Adaptasi dan Persoalannya”.
Dalam berjalannya transportasi berbasis platform di Indonesia, penentuan tarif dibagi dalam tiga layanan, yaitu layanan antar penumpang, barang, dan makanan. Dalam layanan antar penumpang, tarif ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM No.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pubindiklatren) kembali berkolaborasi dengan Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam menyelenggarakan Diklat Jabatan Fungsional Perencana […].