Pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 telah dilaksanakan wisuda S2 dan S3 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fisipol UGM. Terdapat 1 orang mahasiswa S3 dan 14 orang mahasiswa S2, atas nama berikut: Mahasiswa S3: […].
Post by :
map
Penilaian kinerja dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja ASN melalui prestasi kerja pegawai dengan didasarkan pada pengembangan kinerja pegawai melalui sistem prestasi kerja secara objektif, terukur,akuntabel, partisipatif dan transparan.
Diklat Jabatan Fungsinal Perencana Muda Angkatan XXI dibuka oleh Ibu Rita Miranda, MBA dari Pusbindiklatren Bappenas RI melalui Distance Learning System (DLS) dan dihadiri oleh Prof. Dr.
Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tanggal 2-13 April 2018. Diklat diikuti oleh 25 peserta dari berbagai instansi daerah. Semoga peserta menjadi perencana yang dapat membawa perubahan bagi […].
Studi Banding di lakukan dalam rangka memperoleh arahan-arahan berupa: Pengembangan Kurikulum pada Program Studi Magister Administrasi Publik Pembinaan Akademik dan Sumber Daya Manusia Publikasi Ilmiah, dan lain-lain Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Rektor Universitas Sjakhyakirti, […].
Pembukaan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tanggal 2 April 2018 oleh Dr. Deddy S Bratakusumah dari Pusbindiklatren Bappenas dan dihadiri oleh Dr.
Kegiatan diklat mandiri MAP UGM dengan tema Penyusunan Rencana Strategis Kelas Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, diikuti oleh 20 peserta. Kegiatan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dan Magister Administrasi Publik Universitas […].
Pentingnya mengetahui tingkat ketercapaian suatu program atau kebijakan secara empiris. Penyelenggara : Diklat MAP FISIPOL Lokasi : Gedung MAP, FISIPOL, UGM Jl. Prof. Dr.
Pentingnya mengetahui kesesuaian pelaksanaan dan hasil kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Pentingnya ketersediaan pengetahuan empiris tentang pelaksanaan dan hasil kebijakan.Sesuai dengan instruksi Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan […].
Standar Operasional Prosedur berisi rangkaian alur kerja yang rinci dan sistematis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien, sehingga memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab kepada pegawai yang menjalankannya.