Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan salah satu kunci menuju kemandirian ekonomi daerah. Oleh sebab itu, diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar pejabat publik dapat menyusun kebijakan pengembangan ekonomi lokal.

    Arsitektur kelembagaan harus seiring dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Audit kelembagaan merupakan langkah evaluatif untuk menyelaraskan desain kelembagaan dengan visi dan misi pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan.

  Proses pengadaan barang dan jasa dalam institusi pemerintah dan BUMN sering lekat dengan stigma korupsi dan penyimpangan. Diklat tentang Probity Audit adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman aparatur dalam mencegah dan meminimalisir penyimpangan dan memperbaiki akuntabilitas […].

    Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan merupakan tahapan lima pilar kepegawaian dalam manajemen kepegawaian. Diklat ini didesain agar peserta memiliki kemampuan untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan.

      Policy Brief adalah merupakan hasil analisis terhadap suatu isu strategis dan kebijakan dalam bentuk naskah singkat, untuk meyakinkan policy maker agar mengadopsi alternatif pilihan yang diusulkan.

      Dikeluarkannya UU No. 6 Th. 2014 tentang Desa, menuntut jaminan tata kelola desa yang baik. RPJMD merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tata kelola desa yang baik.

Diklat Mandiri Reguler MAP UGM bertema Manajemen Kepegawaian Berbasis PP Nomor 11 Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juli 2018. Kegiatan ini diikuti oleh 18 peserta dari berbagai instansi, yakni Komnas HAM RI, Sekretariat DPRD […].

  Kesalahan dalam “proses” menjalankan pembangunan merupakan faktor penyumbang terbesar dalam “kegagalan” mencapai tujuan pembangunan. Pelatihan ini bermanfaat untuk mempelajari proses bisnis yang efektif dan efisien, sehingga akan meningkatkan kinerja dan mampu mencapai tujuan pembangunan.

  Pengelolaan keuangan adalah salah satu kunci dari baik atau buruknya kinerja daerah. Diklat ini didesain agar peserta memiliki pemahaman atas berbagai sumber pendapatan daerah dan cara mengelolanya.

  Reformasi Birokrasi merupakan salah satu cara agar pelayanan publik responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diklat ini disediakan agar peserta memiliki pemahaman menyeluruh mengenai reformasi birokrasi.