Dari SPBE ke Pemerintahan Digital: Mengapa Transformasi Harus Berfokus pada Dampak Nyata bagi Warga?
Kuliah umum bertajuk “Dari SPBE ke Pemerintahan Digital: Menegaskan Arah Transformasi yang Berdampak dan Citizen-Centric” menghadirkan Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn., Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Diselenggarakan di Ruang Seminar Gedung MAP UGM, acara ini dipandu oleh Kurnia Effendi dan dibuka oleh Ketua Prodi MAP DMKP FISIPOL UGM, Dr. Ratminto, M.Pol. Admin pada Jumat 7 november 2025 yang lalu. Kehadiran peserta yang beragam mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga praktisi mencerminkan besarnya perhatian publik terhadap arah baru transformasi digital pemerintah.
Dalam pemaparannya, Aris mengajak audiens melihat kembali perjalanan panjang SPBE. Pada akhir 1990-an, digitalisasi pemerintahan masih menjadi wacana karena infrastruktur masih sangat terbatas dan layanan telekomunikasi berada di bawah dominasi pemain besar. Perubahan baru terasa ketika Inpres No. 6/2001 tentang Telematika diterbitkan. Instrumen regulatif ini menandai lompatan awal dari proses manual menuju digitalisasi mendasar. Periode berikutnya (2003–2017) memperlihatkan upaya memperkuat strategi nasional e-government, meski prosesnya tidak selalu mulus dan sempat stagnan.
Fase 2018 membawa arah baru dengan hadirnya fondasi kelembagaan SPBE yang lebih jelas. Integrasi tata kelola dan penyusunan arsitektur digital menjadi titik penting dalam membangun efektivitas lintas-instansi. Pada fase 2020–2023, perhatian pemerintah bergeser menuju efisiensi, interoperabilitas, dan konsolidasi data. Kini, di periode 2024–2025, fokus transformasi tidak lagi sekadar pada teknologi, tetapi pada dampak: sejauh mana layanan digital pemerintah meningkatkan pengalaman dan kesejahteraan masyarakat?
Aris menegaskan bahwa transformasi digital merupakan isu strategis yang terkait langsung dengan agenda pembangunan nasional. Pemerintahan digital yang solid dapat membantu Indonesia keluar dari middle income trap, memperkuat kualitas layanan publik, dan membangun masyarakat sipil yang lebih partisipatif. Karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur melalui banyaknya aplikasi atau tingginya indeks, tetapi melalui apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
Indonesia sendiri menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan UN E-Government Survey 2024 yang diselenggarakan UNDESA, indonesia mencapai skor 0,7991 yang naik dari 0,716 pada 2022. Hal ini menempatkan Indonesia dalam kategori Very High. Infrastruktur membaik, penetrasi layanan digital meningkat, dan literasi digital masyarakat menunjukkan perkembangan positif. Namun, Aris mengingatkan bahwa angka-angka ini belum tentu mencerminkan pengalaman warga secara langsung. “Kalau masyarakat belum merasa terbantu, berarti kita masih punya pekerjaan rumah,” ujarnya.
Dalam menghadapi tantangan seperti keamanan data, ketimpangan akses, kompleksitas regulasi, hingga perkembangan teknologi yang cepat, pemerintah mendorong beberapa strategi kunci: fokus pada kebutuhan pengguna, tata kelola regulatif yang adaptif, kolaborasi multipihak, manajemen risiko, serta peningkatan kapasitas ASN melalui reskilling dan upskilling. Salah satu isu yang menarik perhatian peserta adalah digital ID, yang bukan hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi sebagai fondasi utama pertukaran data yang aman dan efisien.
Diskusi yang berlangsung setelah pemaparan menunjukkan bahwa transformasi digital adalah proses yang sangat dipengaruhi konteks sosial. Pertanyaan peserta tentang kesenjangan akses teknologi, integrasi data, dan kapasitas daerah membuka ruang refleksi bahwa digitalisasi tidak dapat berjalan secara seragam. Pemerintah pusat pun menyiapkan program seperti Klinik Pemerintah Digital untuk mendampingi daerah yang masih tertinggal dalam hal SDM, infrastruktur, atau pemahaman kebijakan.
Kuliah umum ini ditutup dengan satu pesan penting: transformasi pemerintah digital bukan sekadar menambah aplikasi baru atau memodernisasi perangkat, tetapi mengubah cara negara bekerja agar lebih responsif, lebih aman, lebih terkoordinasi, dan yang terpenting, lebih berpihak kepada warga. Di era ketika teknologi berkembang cepat, ukuran keberhasilan bukan pada kecanggihan sistem, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
