Program Magister (S2) – FISIPOL UGM

Ikhtisar Program Magister Administrasi Publik

Program MAP UGM berfokus pada pengembangan kompetensi administrasi publik, riset, dan kebijakan publik melalui pendidikan berstandar internasional.

Ikhtisar Program

Magister Administrasi Publik memiliki tiga program Pascasarjana: Program Kelas Reguler, Program Kelas Khusus Bappenas dalam negeri, dan Program Kelas Bappenas Internasional (Linkage). Program Pascasarjana Administrasi Publik UGM mendeklarasikan diri sebagai Master Ilmu Administrasi Publik UGM. Program ini memusatkan perhatian pada administrasi publik serta pengembangan konsep-konsep bidang tersebut, termasuk mendorong publikasi ilmiah untuk kepentingan publik.
Visi Program

Menjadi pusat acuan pengembangan administrasi publik di Indonesia.

Misi Program

Menjalankan pendidikan berstandar internasional bagi pelajar berbagai disiplin ilmu yang memiliki minat pada bidang administrasi publik.

Kerja Sama Internasional

Untuk mendukung visi dan misi, Program Studi Pascasarjana MIAP FISIPOL UGM menjalin berbagai kerja sama internasional. Inisiasi dilakukan bersama universitas dan lembaga di Thailand, USAID, Jerman, Norwegia, Australia, dan Jepang.
Master Administrasi Publik

Program ini bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan kritis dan analitis untuk memahami dan mengatasi tantangan kebijakan publik, administrasi publik, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Lulusan dipersiapkan untuk berkarier di sektor pemerintahan, diplomasi, dan sektor swasta.
Struktur Studi

Masa studi umumnya 4 semester dengan total 45 SKS, termasuk penyusunan tesis. Mata kuliah wajib terdiri dari:
  • Matrikulasi
  • Mata kuliah inti
  • Metode penelitian

Program Pascasarjana S2 MAP

Program S2 MAP terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kelas Reguler

Kegiatan kuliah diselenggarakan Senin–Sabtu.

2. Kelas Khusus

Kerja sama dengan lembaga publik. Perkuliahan berlangsung Senin–Sabtu.

Konsentrasi Kelas Reguler *

  • Governance dan Kebijakan Publik
  • Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah
  • Manajemen Keuangan Publik
  • Manajemen Sumber Daya Manusia
  • Manajemen Fasilitas dan Aset
  • Manajemen Pelayanan Publik

* Sesuai ketentuan akademik.

Kelas Khusus

Konsentrasi dirancang sesuai kebutuhan lembaga pengirim mahasiswa, misalnya Konsentrasi Kebijakan Pendidikan bekerja sama dengan Badan Diklat Pendidikan Nasional, Jakarta.