Magister Ilmu Administrasi Publik (MIAP) DMKP FISIPOL UGM kembali menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Selasa–Rabu, 28–29 April 2026, secara luring di Ruang Seminar Lantai 1 MIAP UGM dan daring via Zoom Meeting. Pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen MIAP UGM dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Pelatihan dilaksanakan selama dua hari secara intensif mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, diawali dengan sesi pre-training dan registrasi peserta, serta diikuti oleh 35 peserta dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Universitas Tidar, BPKAD Kabupaten Banyuasin, Inspektorat Kabupaten Bantul, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, Inspektorat Kota Mojokerto dan Balai Diklat Keagamaan Palembang.

Kegiatan hari pertama dibuka dengan orientasi oleh Dr. Ratminto, M.Pol.Admin., yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Dr. Nurhadi Susanto, M.Hum. mengenai kerangka logis SAKIP, serta konsep cascading dan cross-cutting dalam penjenjangan kinerja. Sesi berikutnya menghadirkan materi arah kebijakan dan komponen SAKIP oleh perwakilan Kementerian PANRB, serta ditutup dengan pembahasan monitoring dan evaluasi oleh Dr. Ambar Widaningrum, M.A.

Pada hari kedua, pelatihan difokuskan pada aspek teknis dan praktis melalui sesi penyusunan dokumen SAKIP yang dipandu oleh Dr. Supia Yuliana, M.M., dilanjutkan dengan penyusunan action plan secara berkelompok bersama Sri Purnaningsih, S.IP., MPA. Peserta juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil rencana aksi dan mendapatkan umpan balik langsung dari narasumber sebelum kegiatan ditutup dengan evaluasi pelatihan oleh Dr. Ely Susanto, M.B.A.

Pelatihan ini mengangkat berbagai materi strategis terkait SAKIP, meliputi kerangka kerja logis (logical framework), komponen utama SAKIP, cascading dan cross-cutting, arah kebijakan, hingga monitoring dan evaluasi kinerja. Dalam pelatihan ini ditekankan bahwa SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja secara menyeluruh guna menghasilkan output dan outcome yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Peserta memperoleh pemahaman bahwa implementasi SAKIP harus berlandaskan prinsip program follow result dan money follow program, di mana setiap program dan anggaran harus selaras dengan target kinerja yang terukur. Selain itu, strategi cascading berperan dalam menurunkan sasaran strategis hingga level individu, sementara pendekatan cross-cutting mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menangani isu-isu kompleks seperti kemiskinan dan stunting.

Lebih lanjut, pelatihan ini juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) sebagai instrumen pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan implementasi, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pencapaian kinerja yang berdampak.

Salah satu peserta, Bapak Ahmad Hamzah dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pati, membagikan pengalamannya setelah mengikuti kegiatan penguatan SAKIP untuk mendapatkan masukan terkait penyusunan dan evaluasi kinerja instansinya. Pelatihan ini dinilai sebagai sarana krusial untuk memperbaiki pelaporan kinerja agar daerah dapat mengejar ketertinggalan dan mencapai target nasional melalui sistem evaluasi yang lebih modern. “Kami sangat terbantu karena narasumbernya kompeten dan memberikan banyak informasi penting yang dapat kami gunakan untuk membenahi penyusunan SAKIP maupun pelaporannya di Kabupaten Pati,” ujar Bapak Ahmad Hamzah. Ia juga menambahkan, “Saya senang karena melalui diskusi ini kita bisa mengutarakan hambatan di daerah, sehingga nantinya masukan kami dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang mendukung pencapaian target nasional secara bersama-sama.”

Peserta pelatihan secara umum memberikan respons positif terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Selain materi yang komprehensif, metode pelatihan yang memadukan sesi konseptual, diskusi interaktif, hingga praktik penyusunan action plan dinilai mampu memperkuat pemahaman peserta secara aplikatif.

Melalui pelatihan ini, MIAP DMKP FISIPOL UGM diharapkan terus berperan sebagai mitra strategis dalam pengembangan kompetensi aparatur negara, khususnya dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.