Press Release Pelatihan Evaluasi dan Monitoring RPJMD

Magister Ilmu Administrasi Publik (MIAP) DMKP FISIPOL UGM kembali menyelenggarakan Pelatihan Evaluasi dan Monitoring RPJMD sebagai bagian dari program pelatihan customized sektor publik. Pelatihan ini merupakan wujud komitmen MIAP UGM dalam mendukung penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kemampuan perencanaan, monitoring, serta evaluasi pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari pada Jumat - Sabtu, 28 - 29 Agustus 2026 mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB, secara offline di Ruang 307 Lantai 3 MIAP UGM yang diikuti oleh 26 peserta dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang.

Pelatihan dirancang secara intensif dan aplikatif melalui kombinasi penyampaian materi, studi kasus, praktik penyusunan dokumen, diskusi, serta presentasi hasil kerja peserta. Materi yang diberikan meliputi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Kerangka Logis (Logical Framework) Kinerja RPJMD, Konsep dan Kerangka Monitoring dan Evaluasi RPJMD, Teknik Monitoring dan Evaluasi Kinerja RPJMD, serta Pengukuran dan Analisis Kinerja RPJMD. Pendekatan tersebut diarahkan agar peserta tidak hanya memahami konsep dan kerangka monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, tetapi juga mampu menggunakannya dalam membaca capaian kinerja, mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan RPJMD.

Pada hari pertama, pelatihan diawali dengan orientasi yang disampaikan oleh Dr. Ely Susanto sebagai pengantar untuk memahami rangkaian, tujuan, dan capaian pelatihan serta pentingnya monitoring dan evaluasi dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, Salsabila Firdausy, S.I.P., M.P.A. menyampaikan materi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang memberikan pemahaman mengenai posisi RPJMD dan keterkaitannya dengan berbagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Materi kemudian dilanjutkan oleh Dr. Nurhadi Susanto, M.Hum. mengenai Kerangka Logis (Logical Framework) Kinerja RPJMD yang membahas keterhubungan antara permasalahan pembangunan, tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator, dan hasil pembangunan sebagai dasar evaluasi kinerja yang sistematis. Rangkaian pembelajaran ditutup dengan materi Konsep dan Kerangka Monitoring dan Evaluasi RPJMD serta Teknik Monitoring dan Evaluasi Kinerja RPJMD oleh Dr. Ambar Widaningrum, M.A. yang membekali peserta dalam memahami monitoring dan evaluasi sebagai instrumen manajerial untuk memantau pelaksanaan pembangunan, menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pada hari kedua, pelatihan difokuskan pada penguatan kemampuan teknis dan praktis peserta dalam pengukuran, analisis, serta evaluasi kinerja RPJMD. Kegiatan diawali dengan sambutan Dr. Drs. Moh. Sidik, M.Si. , selaku Kepala Bapperida Kabupaten Pemalang, kemudian dilanjutkan dengan materi Pengukuran dan Analisis Kinerja RPJMD hingga penyusunan rencana tindak lanjut (action plan) oleh Dr. Supia Yuliana, M.M., yang membekali peserta dalam mengukur capaian indikator, menganalisis kesenjangan target dan realisasi, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan tindak lanjut berbasis data. Selanjutnya, peserta mempresentasikan hasil action plan untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan agar lebih sistematis, aplikatif, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi. Rangkaian kegiatan ditutup dengan Evaluasi Pelatihan oleh Dr. Ratminto, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL UGM, yang bertujuan merefleksikan proses pembelajaran, pemahaman peserta, serta manfaat materi yang diperoleh selama pelatihan.

Salah satu peserta dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang. Saudari Ariningtyas, S.E., M.E., selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang, membagikan pengalamannya setelah mengikuti pelatihan tersebut.

"“Kami mengikuti kelas khusus monitoring dan evakuasi RPJMD. Pelatihan sangat bermanfaat, dan kami sangat berterima kasih kepada tim MAP, di mana pada pelatihan kami tidak hanya mendapat teori, tetapi juga dibekali dengan teknis action plan bagaimana kita mendapatkan praktik yang sangat aplikatif dan menjadi bekal bagi kami untuk mengevaluasi RPJMD dan pembangunan daerah kami lebih terarah. Terima kasih kepada MAP UGM”" Ariningtyas, S.E., M.E. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang

Selain memperoleh pemahaman mengenai konsep, kerangka, dan teknik monitoring serta evaluasi RPJMD, seluruh peserta juga mendapatkan pengalaman praktis dalam mengidentifikasi indikator kinerja, membandingkan target dan realisasi capaian, menganalisis faktor yang memengaruhi kinerja, serta menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Pendekatan praktik dalam pelatihan membuat peserta tidak hanya memahami materi secara teoretis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kondisi dan kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Secara keseluruhan, peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan memberikan respons positif terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Melalui diskusi interaktif, studi kasus, praktik, dan pertukaran pengalaman, peserta memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai berbagai tantangan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Pelatihan juga menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat kemampuan peserta dalam membaca capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan pembangunan, serta merumuskan tindak lanjut yang lebih terukur dan berbasis bukti.

Melalui pelatihan ini, MIAP DMKP FISIPOL UGM diharapkan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pengembangan kapasitas aparatur, khususnya dalam memperkuat kemampuan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan analisis kinerja pembangunan daerah. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pembangunan yang semakin terukur, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian sasaran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.