Kehadiran PT. Freeport Indonesia (PTFI) dinilai kerap membawa masalah terutama bagi para pekerjanya. Pemerintah Indonesia melalui Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau INALUM bersama Freeport McMoran Inc (FCX) dan Rio Tinto telah menyepakati Pokok-pokok Perjanjian (Heaf of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI ke INALUM. Kepemilikan NALUM di PTFI setelah penjulanan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.
Sejalan dengan klaim keberhasilan Pemerintah memaksa divestasi saham PTFI, ada 8000 orang buruh yang di paksa menghundurkan diri dari perusahaan dengan modus “dirumahkan”. Perusahaan tambang terbesar di Indonesia ini juga melakukan pemblokiran kartu Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Mogok dan unjuk rasa yang menjadi hak pekerja setelah gagal berunding dengan PTFI pun menjadi musibah. Kurang lebih 19 buruh ditangkap saat aksi protes, dan beberapa lainnya dijemput paksa oleh aparat tanpa surat penagkapan resmi. Empat orang buruh di tembak aparat saat mengamankan aksi. Akibat perlakuan tak adil dari perusahaan dan negara, ada juga pekerja yang harus meregang nyawa karena bunuh diri.
Sejak 31 juli hingga sehari menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia, pekerja yang selamat dari kekerasan terus meminta perlindungandan keadilan dari Negara di Jakarta, dan terus berlanjut hingga tujuan mereka terpenuhi.
Apa yang melatarbelakangi buruh PTFI melakukan perlawanan?; Bagaimana kondisi kerja di PTFI?; Bagaimana penerapan mekanisme kontrol buruh?; dan bagaimana buruh PTFI berusaha melawan?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, mari hadiri diskusi MAP Corner-Klub MKP pada Selasa, 21 Agustus 2018 pukul 15.00 WIB dengan tema ‘PT. Freeport, Masalah Ketenagakerjaan, dan Aksi Protes Buruh’. Diskusi tersebut akan dipantik oleh Ari Hermawan (Guru Besar Fakultas Hukum UGM) dan Tri Puspital (Buruh PT. Freeport Indonesia).
Mari merapat! Gratis untuk umum dan nikmati jajanan sore!
